LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Akademisi dan Pemerhati kebijakan Publik Aceh Usman Lamreung menilai Dinamika politik antara DPRA dengan Plt Gubernur eskalasinya mulai menurun dan hak angket bakal masuk angin.
Hal itu disampaikan Usman pasca sejumlah anggota DPRA tidak hadir saat rapat paripurna usulan penggunaan hak angket terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada Selasa 27 Oktober 2020 lalu
“Ketidakhadiran sebagian anggota DPRA tentu punya alasan yang kuat, bisa saja para sebagian anggota DPRA tidak sepakat dengan penggunaan hak angket dan bisa juga diduga sudah ada kompromi atau komunikasi politik Plt Gubernur dengan para ketua partai politik yang saat ini menguasai suara mayoritas parlemen,” kata Usman pada Sabtu 31 Oktober 2020.
Dosen Universitas Abulyatama tersebut menilai Kisruh DPRA dengan Plt. Gubernur dipicu akibat tidak harmonisnya komunikasi politik, berbagai kebijakan pemerintah Aceh dianggap DPRA tidak berpihak pada rakyat. Seperti masalah anggaran recofusing Covid-19, proyek multiyear, pemotongan dana Pokir DPRA, penanganan pandemi Covid-19 terkesan lambat dan berbagai masalah lainnya.
“Hal ini menyebabkan DPRA menggunakan hak interpelasi, sampai berujung penggunaan hak angket kepada Plt Gubernur Aceh,” tutur Usman
Meskipun Nova Iriansyah sudah memberikan jawaban di sidang paripurna hak Interpelasi bulan September lalu, namun DPRA dengan tegas menolaknya sehingga membuat Nova harus berhadapan dengan hak angket yaitu mosi tidak percaya anggota DPRA pada Pemerintahan Aceh.
Kata Usman saat DPRA mencari dukungan hak angket dari para anggota lainnya, tanpa diduga Jokowi mengeluarkan Keppres pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatan Gubernur Aceh dan mengangkat Nova Iriansyah sebagai Gubernur definitive.
“Tentu hal ini menganggu lobi-lobi politik di internal DPRA sendiri, dan terbukti paripurna hak angket tidak mencapai quorum, sehingga sidang pengusulan hak angket harus ditunda dan dikembalikan ke Banmus,” sebut Usman
Oleh karena itu Usman menilai hak angket bakal masuk angin, ketika Nova Iriansyah mampu membuka komunikasi politik dengan Muzakir Manaf yang merupakan Ketua salah satu partai lokal mayoritas di DPRA.
“Harmonisasi politik yang dibangun Nova Iriansyah dengan merangkul salah satu ketua partai lokal menandakan kisruh yang selama ini intensitasnya sangat tinggi, semakin menurun, ketika Muzakir Manaf atau Mualem mengisyaratkan mendukung pelantikan Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif,” lanjut Akademisi asal Aceh Besar tersebut
Ia sangat yakin hak angket bakal gagal, karena Nova Iriansyah mampu mengelola dinamika elit dengan baik, dan mampu membangun komunikasi politik dengan salah satu ketua partai politik yang mengusai parlemen.
“Pastinya apa yang menjadi kebijakan Ketua partai, para anggota dewan akan patuh, dan hak angket bakal jadi kenangan,” pungkas Usman Lamreung (Red)
