LINTAS NASIONAL – ACEH BESAR, Pengamat kebijakan publik dan Politik Aceh Usman Lamreung menyoroti Tiga tahun pemerintahan Aceh Besar yang dipimpin Mawardi Ali dan Waled Husaini dalam merealisasi visi misi dan janji politik di Pilkada.
“Tentu kita menghargai komitmen Mawardi-Waled dalam merealisasikan berbagai program yang sudah dicetuskan melalui RPJM sesuai dengan visi dan janji politik saat Pilkada, diantaranya komitmen pemerintahan memprioritaskan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulo Aceh yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh,” kata Usman Lemreung dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 12 Januari 2021.
Namun kata Usman masih banyak keluhan warga Aceh Besar wilayah pesisir dan Pulo Aceh, seperti pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, masalah sampah, masalah air bersih, irigasi, dan infrastruktur lainnya yang masih terabaikan dan belum direalisasi.
“Sejumlah persoalan diatas mendapat sorotan tajam sampai ada beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banda Aceh berkeinginan bergabung dengan kota Banda Aceh, ini diakibatkan bentuk kekecewaan pada pemerintahan Mawardi Ali dan Walid Husaini, karena lambatnya pembangunan di daerah pesisir dan Pulo Aceh,” jelas akdemisi Universitas Abulyatama tersebut
Merespon permasalahan tersebut kata Usman pemerintah Aceh Besar tahun 2020 berkomitmen merealisasikan beberapa program di daerah pesisir dan Pulo Aceh seperti Penanganan Sampah, pelayanan publik dengan program pembangunan Puskesmas Pulo Aceh yang sudah lama ditunggu masyarakat disana.
“Namun harapan masyarakat Pulo Aceh menjadi sirna dan kekecewaaan di penghujung akhir tahun 2020, realisasi pembangunan gedung dan pagar Puskesmas, tidak bisa difungsikan karena tidak diselesaikan oleh rekanan. 5 miliyar anggaran dialokasikan untuk pembangunan gedung puskesmas namun sia-sia saja. Ini bagian dari kegagalan dan tidak transparansi dalam proses tender yang dilakukan oleh para birokrat, sehingga rekanan yang dimenangkan tidak profesional, sepertinya patut diduga ada kong kalikong, maka sudah sewajarnya bupati memberikan sangsi yang tegas pada rekanan dan panitia proyek,” jelas Usman lebih lanjut
Selanjutnya lanjut Usman, kekecewaan juga dirasakan masyarakat pesisir seputaran Krueng Aceh, seperti penertiban bangunan bantaran Krueng Aceh, ada sebagian masyarakat miskin bergantung pendapatan disana harus mencari nafkah di tempat lain malah ironisnya ada yang masih menganggur sampai sekarang tidak bekerja lagi.
“Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19, sudah semestinya Pemkab Aceh Besar memikirkan solusi dan membuat program pasca penertiban bangunan bantaran krueng Aceh, seperti taman rekreasi, wisata kuliner, atau argo wisata, dengan dibuat standar tidak mengganggu bantaran Krueng Aceh. Seperti Banda Aceh sudah ada program taman rekrasi, Aceh Besar dengan bantaran krueng Acceh begitu luas, seharusnya sudah punya master plant untuk peningkatan ekonomi rakyat, jangan sampai nanti tumbuh subur lagi bangunan liar dan setelah masyarakat mandiri selanjutnya dihancurkan lagi,” lanjut Usman
Ia berharap jangan sampai warga seputar bantaran Krueng Aceh hanya melihat tetangga Banda Aceh punya taman rekreasi, sedangkan warga Aceh Besar berbatasan langsung dengan Kota hanya menjadi penonton, maka sudah sewajarnya Mawardi Ali peka dengan potensi ekonomis di bantaran Krueng Aceh.
“Jangan sampai masyarakat pesisir dan seputaran bantaran Krueng Aceh kecewa pada pemerintahan sekarang,” pinta Usman
Untuk jalan Cot Irie, Limpok dan Kampus Darussalam Usman meminta Mawardi untuk diprioritaskan di perbaiki tahun ini, agar keluhan warga pengguna jalan tersebut terselesaikan.
“Jangan terus warga pesisir dikecewakan,tepati dan realisasikan janji sesuai program yang sudah diperiotaskan dalam RPJM,” pungkas Usman Lamreung (Red)
