LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Sejumlah Keuchik di Kabupaten Bireuen menggelar audiensi dengan Pemkab Bireuen menuntut Siltap perangkat Desa agar sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) nomor 11 Tahun 2019 pada Senin 16 November 2020 di Aula Pendopo Bupati Bireuen.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Keuchik dari 17 Kecamatan di Bireuen dan pengurus Asosiasi Aparatur Desa Indonesia (APDESI) dari pihak Pemkab dihadiri oleh Bupati Muzakkar A. Gani, Kadis DPMG-KB Muyadi SH, sejumlah Camat, dan Tim TAPD.
Dalam audiensi tersebut Sejumlah Keuchik menuntut Bupati Bireuen agar mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mempertahan gaji Aparatur Desa tetap sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2019.
Mustawa yang merupakan perwakilan Keuchik Kecamatan Simpang Mamplam dengan tegas dihadapan Bupati menyampaikan selama Pandemi Covid19 sangat sulit membangun kekompakan di Gampong-gampong.
“Seharusnya Pak Bupati sebagai atasan membela hak-hak Aparatur Desa bukannya malah memotong jerih kami yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemkab jangan malah membela kepentingan pihak-pihak lain,” kata Mustawa yang akrab disapa Keuchik Caplen tersebut
Ia menambahkan, Pemkab Bireuen harus mengetahui Aparatur Desa selama ini menanggung beban sangat berat karena berhadapan lansung dengan masyarakat.
“Kami aparatur Desa bertugas membantu Bupati dalam mengatur Pemerintahan, jika kami semua kami boikot, Pemkab Bireuen sungguh tidak berharga di mata masyarakat dan Pelayanan di Desa akan kolaps dan lumpuh” tegas Keuchik Caplen
Caplen juga menyampaikan selama Covid19 Pemkab Bireuen terkesan buang badan dalam menyalurkan Bantuan sosial kepada masyarakat, padahal anggaran yang di plot untuk penanganan Covid19 mencapai 40 Milyar.
“Aparatur Desa telah membuktikan loyalitas terhadap Bupati, Perlu Bapak ketahui, beberapa waktu lalu saat Bansos Covid19 disalurkan Pemkab dengan sangat terbatas, terjadi keributan di masyarakat sehingga terjadi caci maki terhadap Bupati, namun kamilah para perangkat tahan badan di Desa,” tegas Keuchik Caplen
Dalam hal ini Keuchik Caplen meminta Muzakkar A. Gani agar jerih Aparatur Desa tidak dipotong, jika itu terjadi mereka mengancam akan mengembalikan stempel dan menggelar demonstrasi besar-besaran.
“Kami tegaskan disini, jika jerih kami dipotong akan ada demonstrasi besar-besaran dan akan terjadi pengembalian stempel, kami pastikan Pemerintahan Bireuen akan lumpuh, kerena kelansungan administrasi masyarakat ada ditangan aparatur Desa,” tegasnya lagi
Ia melanjutkan selama ini, Gaji yang diterima Aparatur Desa sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi yang kami hadapi di masyarakat, selama ini kelansungan Pemerintahan Bireuen tergantung pada Aparutur Desa.
“Beuneutupue Pak Bupati, pelayanan masyarakat ada ditangan kami, Gaji yang kamoe teurimong selama nyoe ka itamong Teunak-teunak sinan, jinoe malah rencana neukoh lom kon neutamah, kami tidak akan terima alasan apapun dari Pemkab jika jerih dipotong dipastikan kami akan mengerahkan massa dan menginap di Pendopo,” lanjut Caplen
Saat ini kata Caplen Aparatur Desa tinggal menunggu intruksi dari ketua APDESI Bahrul Fazal untuk menurunkan massa jika tidak ada solusi dalam beberapa hari ini.
“Kami di Gampong tinggal tunggu intruksi ketua Apdesi untuk menggerakkan massa selaku orang yang kami tuakan,” pungkas Keuchik yang juga merupakan eks Kombatan GAM tersebut (Red)
