Kisruh DPR Aceh Dengan Plt Gubernur, Ayah Ishak Minta Wali Nanggroe Turun Tangan

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil Aceh Tgk. Ishak Yusuf mengatakan ketidakhadiran Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Sidang Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 merupakan pelecehan terhadap lembaga DPRA.


“Ini pelecehan terhadap 81 Anggota DPR Aceh karena kehadiran Plt Gubernur penting dalam LPJ, apalagi menurut informasi sudah 6 kali absen,” kata tokoh yang akrab disapa Ayah Ishak pada Senin1 Agustus 2020.

Ayah Ishak menganggap Nova Iriansyah telah mempertontonkan etika politik yang tidak baik dihadapan rakyat.

“Secara politik Nova Iriansyah tidak punya etika dengan beebrapa kali mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Paripurna di DPRA,” ujar Ayah Ishak

Menurut Ayah Ishak Nova Iriansyah sebagai top manajemen di eksekuitif Pemerintah tertinggi di Aceh dan pejabat yang menandatangani serta melaksanakan seluruh kegiatan APBA 2019.

“Karena itu, kehadiran Plt Gubernur penting dalam LPJ. Kalau tidak hadir, ini sebuah bentuk pelecehan terhadap legislatif,” ujar Ayah Ishak juga Mantan Staf Ahli Ketua DPRA .

Dalam sidang paripurna seperti itu, sebut Ayah Ishak tidak seharusnya diwakilkan. Termasuk kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Sebab, soal keterwakilan tadi, bisa dilakukan siapapun. Misal, Asisten I, II, dan III. Termasuk kepala dinas (SKPA). “Tapi ini tidak etis dan mencerminkan etika serta saling menghormati,” jelas ayah Ishak

Baca Juga:  Wacana Pilkada Serentak 2022 dan 2023 Diundur Tahun 2027

Bahkan lanjut Ayah ishak jika hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak harmonis, maka rakyat Aceh yang rugi. Karena mengganggu proses pembangunan di Aceh.

Sebut ayah Ishak apa yang dilakukan DPR Aceh dalam sidang paripurna penyampaian dan pembahasan Raqan LPJ APBA tahun 2019, merupakan proses pengawasan dari legislatif kepada eksekutif, karena itu jika tidak hadir, tentu mengganggu berbagai proses yang ada.

“Jika terus mempertontonkan sikap yang tidak baik seperti ini, maka rakyat akan sangat paham dan tahu mengenai karakter serta sikap legislatif dan eksekutif kita saat ini,” ungkap ayah Ishak.

Ayah Ishak menambahkan jika kedua pemangku kekuasaan dan kebijakan di Aceh terus menciptakan kegaduhan , jelas Aceh tidak akan normatif jalannya perencanaan pembangunan, akan sia-sialah hak kedaulatan yang di berikan oleh rakyat Aceh, lebih baik kembalikan ke rakyat sebelum rakyat menuntut mundur uarai ayah Ishak.

Menurut ayah Ishak yg juga mantan ketua partai buruh Aceh, perlu ada orang sosok pemangku yang mampu Menyelesaikan persoalan dua lembaga Terhormat ini eksekutif dan Legeslatif, jangan sampai menjadi panggung sandiwara kekuasaan yang memalukan yang selalu mereka pertontonkan untuk rakyat Aceh.

Baca Juga:  Sekjen PDIP Akui RUU HIP Diusulkan Oleh Partainya

“Yang mulia paduka Wali Nanggroe jangan hanya diam seharusnya beliau yang digaji oleh rakyat Aceh dengan tugas mempersatukan perpecahan di Aceh. Seharusnya bersuara untuk menengahinya. supaya senetron yang di mainkan oleh kedua lembaga ini eksekutif dan Legeslatif di akhiri supaya energi kita tidak habis di situ saja,” pinta Ayah Ishak

Juga ayah Ishak meminta kedua lembaga ini eksekutif dan legislatif bisa memikirkan secara keseluruhan bagaimana Aceh keluar dari garis kemiskinan tertinggi di Sumatra , ini lah yang menjadi pokok fikiran oleh kedua lembaga itu janganlah membuat gaduh untuk kepentingan kelompok, apalagi sekarang lagi suasana Covid-19 .

Ayah Ishak menambahkan serikat buruh sejahtera Indonesia hadir bersama kaum buruh dan pekerja untuk mengawal dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat buruh tani dan nelayan jangan sampai uang rakyat di telan oleh para elit Aceh yang bisa membawa kesuatu bencana dan pembodohan serta kemiskinan begi keberlangsungan hidup rakyat banyak tutup ayah ishak (Red)