LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Managemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) dilantik 3 bulan namun hingga saat ini kabarnya belum dilakukan pembenahan manajemen di tingkat internal.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik dan sosial Aceh Usman Lamreung pada Selasa 2 Desember 2020, bagaimana pembenahan managemen internal, kabarnya pembenahan internal masih seputar peningkatan kedispilinan kerja para karyawan, tapi belum ada rotasi pergantian para pejabat setingkat direktur.
“Ada beberapa posisi setingkat Direktur masih kosong, dan ini pasti berpengaruh kinerja karyawan, menandakan belum jelas arah kinerja managemen baru BPKS, Tiga bulan pasca dilantik belum mampu mereformasi managemen internal BPKS,” kata Usman kepada lintasnasional.com
Menurut Usman yang juga Akademisi tersebut, jika pembenahan managemen internal lambat akan berpengaruh penyerapan anggaran, tahun ini BPKS memperoleh DIPA 110 Milyar.
“Terlepas dari suasana pandemi, bagaimana penyerapan anggaran, berapa pemasukan BPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pastinya angka harus lebih menguntungkan (besar) dari manajemen lama. Pada bulan September yang lalu pendapatan/keuntungan lebih kurang 300 juta, bagaimana pada bulan November kemarin?,” ujar Usman
Ia menilai managemen baru BPKS progresnya sangat lambat, reformasi internal belum terjadi, sudah pasti berimbas pada kinerja, penyerapan prorgam/anggaran, dan perolehan keuntungan, artinya managemen baru BPKS patut diduga belum solid dan belum ada komitmen pembenahan internal BPKS, sejak dilantik minim terobosan, belum ada tanda-tanda BPKS mengeliat.
“Seharusnya 100 hari masa kerja pertama menjadi tolak ukur manajemen baru BPKS. Namun nampaknya belum ada arah pengembangan dan pembangunan berjalannya free port Sabang atau sektor lainnya,” lanjut Usman
Yang menjadi pertanyaannya,selama tiga bulan apa yang sudah dilakukan managemen baru BPKS? lalu bagaimana dengan kasus dugaan korupsi di Pulo Aceh terkait proyek pembangunan air bersih di Pulau Breuh, apa dewan pengawas sudah menuntaskannya.
Ia menguraikan, seharusnya kinerja atau kemajuan manajemen BPKS sudah terlihat dalam tiga bulan pertama dari beberapa aspek, antara lain:
1. Kedispilinan kerja para karyawan dan kinerja individual sesuai job desk masing-masing harus lebih baik dibanding di bawah manajemen lama.
2. Perolehan/keuntungan BPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU) angkanya harus lebih menguntungkan (besar) dari manajemen lama.
3. Serapan anggaran harus lebih cepat dan tepat sasaran dibanding manajemen lama.
4. Aktivitas di bidang free port dan free trade zone harus “pecah telur” di bawah manajemen baru. Tidak sekedar menghabiskan APBN rutin.
“Namun ironisnya aspek tersebut belum berjalan sesuai harapan masyarakat, masih sangat lambat, bila ini terus terjadi pastinya bakal berpengaruh pada keberlanjutan program pegembangan kawasan bebas Sabang dan Pulo Aceh,” pungkas Usman Lamreung (Red)
