Hari Pers Nasional Hari Pers Nasional

Pemerintah Akan Bantu UMKM hingga Tukang Bakso yang Terimbas Corona


LINTAS NASIONAL – JAKARATA, Pemerintah dinilai harus segera memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Corona alias COVID-19. Pemerintah juga sudah membahas akan memberikan bantuan kepada pekerja sektor informal seperti tukang bakso dan lainnya.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto meminta pemerintah segera menetapkan kebijakan serta regulasi baik di bidang fiskal, moneter, sektor keuangan, penjaminan, maupun resolusi perbankan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi COVID-19.

“Komisi XI DPR RI sepakat mendukung Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” kata Dito dalam keterangannya, Jakarta, Kamis 7 Mei 2020.

Langkah-langkah yang didukung dan disepakati Komisi XI, kata Dito antara lain, restrukturisasi dan relaksasi kredit, penguatan likuiditas, program PEN, serta pemberdayaan pelaku ekonomi terutama UMKM, serta ultra mikro.

Langkah-langkah dimaksud hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip: kesinambungan dan kemampuan keuangan negara; asas transparansi, akuntabilitas, keadilan; kecepatan, efisiensi, dan efektifitas; mencegah moral hazard; serta pembagian risiko dan beban.

Dito menambahkan, Komisi XI juga mendukung BI dalam kondisi pandemic COVID-19 ikut berbagi beban atau biaya pemulihan ekonomi dengan memberikan: kompensasi dalam bentuk insentif Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap bank-bank yang me-repo-kan Surat Berharga Negara (SBN) miliknya ke BI dalam rangka restrukturisasi kredit; remunerasi bunga rekening Pemerintah di BI sebagai kompensasi SBN Pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka PEN; dan Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) atau SBN khusus dengan bunga khusus, sesuai kesepakatan Kementerian Keuangan dan BI.

“Terkait dengan hal tersebut KSSK diminta untuk berkonsultasi dengan Komisi XI DPR RI,” katanya.

Khusus untuk UMKM, pemerintah masih menghitung besaran insentif untuk sektor tersebut. Pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut masuk ke dalam alokasi stimulus III yang sebesar Rp 405,1 triliun. Khusus yang pemulihan ekonomi ini salah satu fokusnya penyelamatan UMKM.

Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mengatakan banyak skema stimulus yang bisa diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM hingga tukang bakso, tukang buah, atau pekerja sektor informal lainnya.

“Karena sebagaimana diketahui pada program stimulus pemerintah senilai Rp 405,1 triliun elum menjelaskan program untuk membantu UMKM,” kata dia.

Skema stimulus yang bisa diberikan pemerintah antara lain Pinjaman kredit di bawah Rp 500 juta baik melalui Koperasi, BPR, LPDB, Pegadaian, Pinjaman Online, Perusahaan Pembiayaan maupun melalui perbankan dengan skema KUR serta sektor informal seperti pedagang sayuran, pedagang buah lokal, serta pedagang ikan, penjual bakso, warteg, pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak COVID-19.

Menurut dia, sektor UMKM dan informal memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi sektor riil dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dia menghitung apabila stimulus ini dilaksanakan, maka yang menerima manfaat antara lain 8,33 juta orang nasabah KUR, 1 juta orang nasabah ultra mikro.

Selanjutnya 10,6 juta nasabah pegadaian, 6,08 juta nasabah mekaar, 30,1 juta nasabah LPDB, 37 nasabah UMKM online, 1,7 juta nasabah koperasi penyalur ultra mikro, 16,8 juta nasabah lembaga pengelolaan modal usaha sektot perikanan dan kelautan, dan 5,5 juta nasabah pinjaman petani.

“Inilah sektor yang harus diprioritaskan pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memberikan bantuan untuk pekerja sektor informal seperti tukang bakso agar mendapatkan bantuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam sidang kabinet sudah mengusulkan bantuan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam sidang kabinet usulan saya adalah kita akan menambah, kalau pedagang bakso dan lain-lain di sektor informal. Nampaknya pak presiden dan wakil presiden ini berhubungan dengan data dan cara menemukan mereka,” kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan komisi XI DPR, Rabu 6 Mei 2020.

Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang memikirkan skema bantuan untuk usaha ultra mikro informal. Agar bisa masuk ke inklusi keuangan dan mendapatkan pinjaman. Pemerintah juga sedang menghitung kebutuhan modal kerja untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Corona (COVID-19). (detik.com)