Penerima Proyek Irigasi di Bireuen Mengaku Diperas oleh Oknum Timses Anggota DPR RI

 

LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Sejumlah Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen yang mendapatkan bantuan pembangunan jaringan Irigasi dari salah satu Kementerian mengaku dimintai sejumlah Uang oleh segelintir oknum yang mengaku Tim Sukses Anggota DPR RI.


Salah satu Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen yang tidak mau dituliskan namanya mengakui sejak penandatanganan kontrak ia terus didatangi oleh oknum yang mengaku Tim dari Anggota DPRI untuk meminta fee 30 persen dari total anggaran.

“Mereka mengaku uang tersebut untuk disetorkan ke salah satu anggota DPR RI dan juga mengatakan mereka telah lama mengeluarkan anggaran 50 juta saat melobi proyek pembangunan irigasi tersebut” kata Ketua kelompok Tani mengutip pernyataan Oknum tersebut pada Sabtu 12 September 2020.

Katanya, saat ini di Kabupaten Bireuen semua Desa yang mendapatkan bantuan tersebut ada yang sedang dikerjakan dan ada yang sudah selesai namun menurut informasi, semua Kelompok Tani mengalami hal yang sama namun oknumnya berbeda-beda, tapi tetap mengaku dari Tim DPR RI.

“Di Desa kami mereka meminta Fee sebesar 30 persen, katanya itu merupakan aspirasi dari salah satu anggota DPR RI dari Kabupaten Bireuen, tapi hingga saat ini kelompok kami keberatan untuk memberikannya karena kami menganggap itu terlalu besar,” lanjutnya

Lain lagi yang dialami oleh Kelompok Tani yang juga mendapatkan bantuan tersebut, yaitu proyek tersebut dikerjakan oleh mereka yang mangaku Tim Sukses DPR RI.

“Padahal program ini merupakan sistem Padat Karya (Swakelola), Kelompok Tani punya kewenangan dan bertanggung jawab penuh menyelesaikan proyek ini, karena mulai dari tandatangan kontrak hingga anggaran masuk ke rekening kelompok masing-masing, tapi segelintir oknum yang mengaku Tim salah satu DPR RI meminta mereka yang mengerjakannya, anggota kelompok hanya diminta duduk manis,” ungkapnya

Baca Juga:  Satu Unit PAUD di Peudada Rata Dengan Tanah Dilalap si Jago Merah

Menurutnya jika tidak diberikan mereka mengancam akan memindahkannya ke tempat lain dan untuk kedepan tidak akan mendapatkan bantuan apapun lagi, mereka juga megaku sudah banyak mengeluarkan uang saat mengurus pembangunan irigasi tersebut.

“Sedangkan saat Tanda tangan Kontrak pihak Dinas Propinsi Aceh dan Kabupaten berulang kali mengingatkan kami bahwa bantuan ini dikerjakan lansung oleh kelompok masing-masing dan harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan plot anggaran,” lanjutnya

Katanya, jika kelompok memberikan apa yang mereka minta dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada mereka ini jelas-jelas menyalahi aturan.

“Jika ada pemeriksaan, kelompok yang harus bertanggung jawab, jika kami memberikan uang darimana kami ambil, otomatis bangunannya tidak sesuai perencanaan karena harus menyetor senilai 60 juta dan jika dikerjakan oleh mereka siapa yang bertanggung jawab, kan kami juga,” ketusnya

Dirinya juga mendapat informasi dari kelompok-kelompok Lain yang juga mendapatkan bantuan yang tersebut, mereka juga mengeluhkan hal yang sama, bahkan ada yang sudah menyetor sejumlah uang kepada Oknum tersebut.

“Ada yang sudah menyetor dengan jumlah variasi, karena tiap hari didatangi, jika mereka yang kerjakan untuk kelompok hanya dikembalikan uang senilai 10 juta ada juga kelompok yang bekerja sama-sama dengan mereka, jika ada keuntungan juga akan diserahkan ke kelompok senilai 10 juta rupiah,” katanya lagi.

Menurutnya, Oknum tersebut terus-terusan membuntuti para Kelompok, dari penandatanganan kontrak di Kantor Kecamatan, saat penarikan Uang hingga pembelian material harus dilaporkan secara rinci.

Baca Juga:  Update Corona di Aceh, 158 Positif, 10 Meninggal Dunia

“Saat penarikan uang mereka juga ikut ke Bank, begitu juga pembelian material harus kami laporkan secara rinci, padahal mereka hanya Tim sukses, kami tidak bisa terima diperlakukan seperti itu, dan kami sudah sepakat dengan sejumlah kelompok untuk melaporkannya,” tegasnya

Karena menurutnya, ini merupakan program Pemerintah Pusat melalui salah satu Kementerian untuk mensejahterakan para petani.

“Meskipun punya Andil salah satu Anggota DPR RI asal Bireuen terkait program bantuan tersebut, namun janganlah dimintai uang sebesar itu dan meminta mereka yang mengerjakannya, gara-gara bantuan ini mereka terus “meneror” kami dengan menjual nama salah satu anggota DPR RI,” tegasnya lagi

Ia mengajak semua kelompok yang mendapatkan program yang sama untuk melaporkan mereka ke Anggota DPR RI yang disebut oleh mereka dan kepada pihak yang berwenang lainnya.

“Ini praktek ala mafia yang mereka jalankan, mereka melakukan pungli atas Bantuan Pemerintah untuk para petani, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kelompok lainnya,” pungkasnya

Yang terjadi di Kabupaten Bireuen sangat bertentangan dengan apa yang di programkan oleh Pemerintah, memang sudah menjadi Rahasia umum bantuan tersebut dimanfaatkan untuk menaikkan pamor salah satu anggota DPR RI oleh segelintir oknum yang mengaku sebagai Tim Sukses.

Hingga berita ini diturunkan wartawan lintasnasional.com sudah mendapat laporan dari sejumlah kelompok yang mendapat bantuan tersebut di Kabupaten Bireuen, mereka mengeluhkan hal yang sama serta menjual nama salah satu Anggota DPR RI (Red)