LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Akademisi dan pengamat kebijakan publik Usman Lamreung menyoroti kondisi perekonomian Aceh yang semakin terpuruk saat ini karena pembangunan hanya sekedar mengejar serapan Anggaran.
Usman mengkritik kebijakan Pemerintah Aceh karena tidak mampu memberdayakan hasil kekayaan alam, dengan anggaran melimpah namun Aceh tetap menjadi Daerah termiskin.
“Semakin miris kondisi ekonomi masyarakat saat ini kekayaan alam dan hasil bumi yang melimpah, tidak menjadikan Aceh makmur, justru sebaliknya Aceh menjadi daerah termiskin,” kata Usman kepada lintasnasional.com pada Selasa 8 Desember 2020.
Dari dulu hingga sekarang, lanjut Usman semua hasil bumi Aceh tidak diolah sendiri tapi dibawa keluar daerah, padahal banyak program-program pembangunan tujuannya adalah membawa Aceh menjadi daerah yang sejahtera, damai dan berkeadilan.
“Dilihat dari Tiga dekade Pilkada arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota belum berpihak pada rakya, artinya sumber daya alam yang melimpah, ditambah dengan anggaran yang cukup, sampai sekarang pemerintah Aceh belum mampu membawa Propinsi Aceh keluar dari berbagai persoalan, diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan,” ungkap Usman
Selain itu Dosen Abulyatama tersebut juga menyoroti angka pengangguran dan gagalnya berbagai program pengembangan kawasan ekonomi seperti KEK Arun, Kawasan Industri Aceh (KIA), BPKS dan ketidakmampuan dalam pengelolaan sektor Migas, akibat belum siapnya reformasi birokrasi sehingga macetnya berbagai pelayanan investasi, seperti hengkangnya salah satu investor PT. Tras Continent.
Ia menilai salah satu dinas investasi dan penanaman modal selama ini belum mampu mencari investor, kunjungan ke berbagai negara belum mampu menyakinkan para investor untuk berinvestasi di Aceh, sehingga upaya menciptakan lapangan kerja yang luas gagal, seperti keluarnya KEK Arun dari program periotas tingkat nasional dan berakibat gagal slogan Aceh hebat.
Melihat kondisi Aceh saat ini yang tertinggal jauh dibanding daerah lain, Usman meminta Gubernur Aceh mengevalusi SKPA dengan mengganti yang lebih cakap dan mumpuni, agar sisa pemerintahan Nova Iriansyah agar pembangunan mencapai target yang sesuai dengan janji politik saat kampanye dulu.
“Tempatilah para SKPA yang benar-benar cakap, sesuai dengan bidang, bukan titipan, mampu bekerja, dan tidak korupsi. Lima tahun lagi sisa ada otsus, harus ada terobosan pembangunan dengan program-program besar yang berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat, dan mengentaskan kemiskinan, dengan membuka lapangan kerja, serta pembenahan sektor parawisata, pertanian, migas, dan berbagai program lainnya,” pinta Usman
Ia juga meminta Pemerintah Aceh tidak sibuk mengejar realisasi anggaran, sementara orogram tidak dikawal, hasilnya program rontok satu persatu.
Ia juga menilai pembangunan Aceh saat ini dikelola dengan manajemen proyek bukan manajemen program sehingga tidak membuahkan hasil, jika dikelola dengan Manajemen program hasil dan dampak orientasinya pada kemanfaatan dan keberlanjutan.
“Bukan hanya menargetkan output realisasi fisik dan keuangan APBA, Dengan manajemen proyek selama ini, sampai kiamat pun Aceh tak akan pernah sejahtera dan Gubernur tidak akan pernah berprestasi dan terangkat citra politiknya di mata rakyat Aceh,” pungkas Usman Lamreung (Red)
