LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) diembuskan saat pandemi virus corona (Covid-19) bertujuan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia meyakini isu PKI bangkit dibuat oleh para kadrun yang banyak berada di partai politik. Poyuono tak menyebut identitas partai tempat para kadrun yang dirinya maksud.
Lihat juga: Lokataru Nilai Penanganan Corona RI Abaikan Hak Warga
“Saya dapat info kok, isu bangkitnya PKI di masa-masa Covid-19 tujuannya cuma satu, yaitu ingin memakzulkan pemerintahan Jokowi yang sah. Dengan membuat kacau di masyarakat dengan isu PKI,” kata Poyuono dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat 19 Juni 2020.
Kadrun adalah plesetan dari kadal gurun. Istilah ini muncul pada Pilpres 2019 lalu dan populer di media sosial.
Biasanya istilah kadrun digunakan untuk menyebut kelompok atau orang-orang yang secara politik berseberangan dengan Jokowi. Salah satu karakteristik lain yang melekat pada kadrun adalah haluan politik keagamaan yang cukup kental.
Poyuono pun merasa aneh karena biasanya isu PKI bangkit muncul pada September. Namun, kali ini isu tersebut mencuat saat pemerintah sedang kerja keras menangani dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Isu PKI Bangkit jelas kok tujuannya juga untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan. Sasaran tembak itu Mba Ribka Ciptaning dan Pak Jokowi. Yang kedua tokoh ini sudah seperti kakak saya sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan keberadaan suatu partai yang berhaluan komunis, seperti PKI saat ini pasti berhadapan dengan hukum. Selain itu, partai yang mengusung ideologi komunis juga sudah pasti dibubarkan oleh pemerintah.
“PKI itu partai yang ideologinya sudah dilarang dari zaman rikiplik (orde baru berkuasa) dan ada tap MPR yang melarang,” katanya.
Poyuono mendapat kritik dari sejumlah pihak usai dirinya melontarkan pernyataan isu PKI mainan kadrun. Bahkan, Partai Gerindra mengatakan siap memberi sanksi kepada Poyuono soal ucapannya tersebut.
Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pernyataan Poyuono tak mengatasnamakan partai. Menurutnya, partai akan memproses Poyuono terkait pernyataannya tersebut. Tak menutup kemungkinan akan ada sanksi atas sikapnya tersebut.
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif bahkan meminta Partai Gerindra memecat Arif Poyuono karena ucapannya tersebut. Slamet meyakini gerakan neo-PKI telah diusung usai reformasi pada 1998.
Ia mengklaim gerakan itu saat ini telah masuk ke barisan pemerintahan dan parlemen.
“Mereka mulai berani berusaha masuk dalam ketatanegaraan, baik melalui munculnya BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) dan sekarang menginisiasi RUU HIP yang sangat membahayakan Pancasila,” kata Slamet tanpa merinci bukti nyata keberadaan neo-PKI lebih lanjut. (Red)
