Iklan DPRK Aceh Utara untuk JMSI

Iklan Lintas Nasional

Renovasi Rumah Capai 1,2 Miliar, Ketua DPRA Mengaku Tidak Tahu

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Setelah mencuat ke publik usulan renovasi rumah Ketua DPRA yang mencapai 1,2 Miliar Dahlan Jamaluddin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin menegaskan bahwa dirinya tidak tahu dan tidak pernah meminta renovasi rumah dinasnya yang mencapai Rp1,2 miliar dari APBA 2021.

“Kita tegaskan usulan pada rumah jabatan Ketua DPR bukanlah usulan dan bukan permintaan saya, saya tidak pernah meminta,” kata Dahlan pada Senin 5 Juli 2021 kepada awak media

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, usulan pada kegiatan tersebut bukanlah keinginan dirinya.

“Terkait usulan silahkan ditanyakan ke sekretariat jajaran DPRA, Sekwan atau Bagian Umum,” pinta Dahlan

Dari data yang tersebar luas di media sosial, renovasi rumah dinas Ketua DPRA meliputi ruang tamu dan ruang tengah dengan anggaran Rp200 Juta, gorden Rp198 Juta, lemari pakaian Rp150 Juta, pemasangan wallpaper Rp150 juta.

Kemudian ambal Rp140 juta, meja kerja Rp100 juta, revitalisasi taman Rp100 juta, meja rias dan kaca rias Rp52 juta, sofa ruang tamu Rp83 juta, sofa ruang teras Rp32 juta, bak penumpang air Rp24 juta dan jam dinding Rp12 juta.

Dahlan menjelaskan beberapa waktu lalu ada orang yang datang kerumah untuk memasang wallpaper dan karpet namun dengan ia menolaknya.

“Dengan tegas mayatakan saya tidak pernah di komunikasikan terkait kebutuhan dan tidak membutuhkan itu semua,” kata Dahlan

Bahkan kata Dahlan, sebelum viral dan muncuat ke publik ia telah meminta Sekwan memanggil bagian Umum mempertanyakan usulan tersebut.

“Saya mempertanyakan kenapa tidak ada konfirmasi terkait kebutuhan di rumah jabatan ketua DPRA,” sebut nya

Ia juga menjelaskan bahwa hal itu bukan persoalan baru dan sederhana namun ini menegaskan kepada publik ada persoalan yang sangat mendasar, dalam tata kelola penganggaran di Pemerintah Aceh.

“Bahwa perencanaan penganggaran tidak berbasis kebutuhan, kalau kita bedah semua penganggaran APBA di SKPA-SKPA maka akan muncul sejumlah anggaran yang tidak signifikan dan tidak diprioritaskan apa yang diinginkan oleh rakyat,” lanjutnya (AN)