LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Terkait pelaksanaan Bimtek Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Bireuen yang diduga membawa-bawa nama oknum Mabes Polri Kepala Dinas DPMG KB Mawardi S.STP, MS.I bungkam.
Pasalnya Mawardi yang dikonfirmasi media ini tidak merespon pesan WhatsApp yang dikirimkan pada Kamis 17 November 2022 meskipun terlihat aktif, padahal beberapa waktu lalu saat menggelar rapat dengan para ketua BKAD di salah satu Cafe Mawardi juga hadir.
Menurut salah satu Ketua BKAD yang hadir di rapat tersebut mereka membicarakan terkait pelaksanaan pelatihan Siskeudes, Mawardi berharap Siskeudes berjalan lancar dan keputusannya dikembalikan ke BKAD masing-masing.
Namun beberapa hari kemudian, tersebar undangan dari LPIMP dari Jakarta untuk mengirimkan 2 orang peserta dengan Anggaran 5 juta, yang membingungkan katanya, Kadis DPMG KB cakap tak serupa bikin artinya di didepan lain dibelakang lain lagi.
“Tiba-tiba muncul undangan yang katanya diduga di Back Up oleh salah satu oknum Polisi yang bertugas di Mabes Polri, maksudnya lembaga tersebut diduga diminta oleh Kadis dengan melibatkan oknum di Mabes Polri,” ujar salah satu Ketua BKAD beberapa hari lalu
Ia sangat menyayangkan jika itu benar, pasalnya Siskeudes itu wajib dilaksanakan dan penting, namun tidak perlu membawa-bawa nama petinggi Polri dan adanya sebuah kewajiban harus dilaksanakan oleh siapa seharusnya BKAD diberikan wewenang dalam menentukan siapa pelaksana jangan ada intervensi.
“Kadis DPMG KB dinilai tak punya sikap, makin hari makin membingungkan, kami dari dulu sudah menanyakan terkait pelatihan Siskeudes, tapi jawabannya selalu menggantung, beberapa kali ia berdalih tunggu izin Bupati dulu,” tuturnya
Ia dan beberapa ketua BKAD lainnya menduga, alasan Mawardi menggantung pelatihan Siskeudes karena ingin melaksanakan sendiri, seperti yang telah dilakukan di Dua Kecamatan sebelumnya Jeunib dan Jeumpa.
“Saat itu memang dilaksanakan oleh BKAD langsung, karena ada campur tangan Kadis sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan. sekarang malah bekerjasama dengan lembaga luar dan diduga menjual nama oknum di Mabes Polri, ada apa ini?” imbuhnya
Sebenarnya pelaksanaan Siskeudes sudah lama dinantikan oleh para Keuchik di Kabupaten Bireuen karena itu perintah Undang-undang, namun karena tidak ada kejelasan dari Dinas makanya tertunda hingga akhir tahun.
“Kami sudah lama menunggu kapan dilaksanakan Siskeudes, kita pernah beberapa kali menanyakan ke Koordinator BKAD dan Koordinator Camat, namun alasannya karena dari Kadis tidak ada kejelasan, hingga tertunda terus, sehingga timbul dugaan dan spekulasi pihak Dinas ingin mengkoordinir sendiri untuk mencari keuntungan,” pungkasnya (M. Reza)
