LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Rencana pemotongan Penghasilan Tetap (Siltap) Keuchik dan Perangkat Desa semakin menggelinding, penolakan terus disuarakan oleh pemimpin di gampong-gampong.
Kali ini, salah satu Keuchik meminta Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A Gani SH M.Si jangan hanya diam saja dan pura-pura tidak tahu terkait persoalan ini dan diminta merespon atas reaksi penolakan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Hal itu sampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI Kecamatan Jangka, Fithri Umar pada Rabu malam 11 November 2020, ia meminta Bupati menyikapi secara serius menyangkut Siltap, jangan bungkam dan diam saja, hingga sekarang belum ada kejelasan,” protes Fithri Umar.
Ia juga meminta Pemerintah Bireuen serius menangani permasalahan ini, jangan sampai berlarut-larut, sehingga dapat mengganggu pelayanan masyarakat di tingkat desa, karena persoalan ini telah menyita perhatian dari 5000 lebih perangkat gampong.
“Pemerintah Bireuen jangan kekanak-kanakan dalam menangani Siltap aparatur desa, apalagi aturan sudah jelas diatur dalam PP 11 tahun 2019, kami tidak mau kompromi, satu rupiah tidak boleh berkurang,” ketus Fithri Umar.
Ia pun mempertanyakan ketidakhadiran Bupati ketika pertemuan dengan APDESI terkait siltap, padahal jerih Keuchik dan perangkat terancam dipangkas. Fithri mewakili para Keuchik lainnya menegaskan tidak mau menjadi korban keserakahan dari elit dalam politik anggaran.
“Bupati kalau serius tangani Siltap, coba nampakkan KUA-PPAS yang mengalokasi siltap sesuai PP 11 tahun 2019, kami tidak mau jadi korban. Ingat, pemimpin yang celaka adalah pemimpin yang menyebabkan rakyatnya menderita,” pungkas Fithri Umar, yang merupakan Keuchik Gampong Pulo Blang, Jangka. (Red)
