LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Konflik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh terjadi akibat buruknya komunikasi politik kedua belah pihak, hingga akhirnya DPRA melakukan Hak Interpelasi kepada pemerintah Aceh dibawah pemerintahan Plt. Gubernur Nova Iriansyah.
“Hak Interpelasi sebagai puncak kemarahan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kepada Pemerintah Aceh, yang dianggap berbagai kebijakan seperti Refocusing anggaran Covid-19 yang tidak melibatkan DPRA dan dianggap tidak trasparan, sampai saat ini pemerintah Aceh belum menjelaskan secara terbuka penggunaan anggaran tersebut, masalah paket Multiyear, kebijakan Penanganan Covid-19 tidak jelas sehingga angka terpapar serta angka kematian terus bertambah, dan berbagai kebijakan lain yang dianggap belum berpihak pada rakyat,” demikian disampaikan oleh Akademisi Universitas Abulyatama Banda Aceh Usman Lamreueng pada Kamis 10 September 2020.
Menurut Usman Lamreueng, kisruh dua lembaga politik tersebut sampai pada tahapan Hak Interpelasi, tentu akan membawa dampak yang besar pada dua lembaga politik, malah bisa lebih parah lagi berdampak pada partai politik.
“Bisa saja rakyat akan meninggalkan partai politik (Demokrat) yang sudah diberikan mandat, namun dalam berbagai kebijakan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai contoh partai pengusung Plt Gubernur adalah Partai Demokrat, bisa saja para kader dan pemilih tetap akan berpindah memberikan suara mereka ke partai lain baik pada saat pilkada dan pemilu,” kata Akademisi yang selama ini kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat tersebut
Lebih lanjut Usman mengatakan Hak Interpelasi juga akan mencoreng tinta merah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah, yang merupakan putra wilayah Tengah Aceh pertama yang mengukir sejarah menduduki jabatan Gubernur Aceh.
“Seharusnya Nova Iriansyah bisa membuktikan bahwa putra Aceh Tengah punya potensi besar dan dapat memberikan kontribusi pembangunan Aceh dengan melahirkan berbagai kebijakan untuk kemajuan Propinsi Aceh, dan dibanggakan oleh masyarakat daerahnya sebagai putra terbaik dan pertama pengukir sejarah menjadi Gubernur Aceh,” lanjutnya
Kata Usman, yang dilakukan Nova Iriansyah malah sebaliknya yaitu membuat kegaduhan politik, hingga akhirnya DPRA menggunakan Hak Interpelasi.
“Seharusnya ini menjadi dasar pemikiran dan renungan Plt Gubernur Nova Iriansyah, jangan sampai politik blunder beliau menjadi tinta hitam dan satu satunya Gubernur yang di Interpelasi DPRA sepanjang sejarah Aceh,” tegas Usman
Lebih lanjut ia mengatakan, kegaduhan politik dua lembaga tersebut akan dimamfaatkan oleh para elit politik yang berada di lingkaran Plt Gubernur Nova Iriansyah untuk mendapatkan keuntungan politik dan finansial dengan mendapatkan paket.
“Artinya para elit di lingkaran Plt Gubernur memamfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politiknya,” katanya lebih lanjut
Usman menyarankan sudah seharusnya konflik dua lembaga politik tersebut diakhiri, dan diselesaikan dengan mediasi Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe sebagai penengah serta memperbaiki keadaan dengan membangun komunikasi politik serta mengakomodir keinginan DPRA terkait anggaran Refocusing Covid-19, meninjau ulang lelang poyek multiyear dan sebagainya.
“Masih banyak pekerjaan besar yang sudah menunggu seperti penanganan Covid-19, Eksekutif dan legislatif bersama-sama menjalankan berbagai kebijakan dalam memutus rantai Covid-19 dan menurunkan angka kematian sehingga penanganan Covid-19 terlaksana dengan baik. Maka atas nama rakyat kami berharap konflik ini segera diakhiri,” pungkas Usman Lamreueng (Red)
