LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Tercapainya kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Leriotas Plafon Anggaran Sementara (PAAS) APBA 2021 Mempertegaskan bahwa hubungan relasi politik Pemerintah Aceh dan DPRA semakin harmonis dan mesra.
Hal itu disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dan sosial Aceh Usman Lamreung, ia menilai penggunaan interpelasi dan hak angket oleh DPRA sudah menghilang yang sebelumnya begitu bersemangat dalam bersuara karena menentang habis-habisan proyek multiyear, sekarang membuka lebar pintu kesepakatan.
“DPRA sudah semakin terbuka mengakomodir berbagai kebijakan dan program Pemerintah Aceh, menandakan bahwa fungsi pengawasan yang selama ini tanpa kompromi, berubah tidak setajam silet beberapa bulan terakhir,” kata Usman pada Minggu 22 November 2020.
Kata Usman Proyek Multiyear MoU tahun jamak yang pernah ditolak dan dibatalkan oleh DPRA beberapa waktu lalu dianggap tidak memenuhi mekanisme dan aturan yang ada, sekarang sudah diterima dengan lapang dada, dengan alasan pemerintah Aceh sudah meluruskan baik administrasi dan mekanisme aturannya.
“Itu merupakan sebuah kompromis dan komunikasi politik yang sangat luar biasa, mudah-mudahan harmonisasi ini benar-benar berpihak pada rakyat, selamat tinggal hak Intepelasi dan hak angket,” kata Akademisi Universitas Abulyatama tersebut
Usman juga menilai dengan semakin harmonisasi Pemerintah Aceh dan DPRA, dinamika politik Aceh berubah, dengan munculnya nama Mualem sebagai salah satu kandidat Calon Wakil Gubernur untuk mendampingi Nova Iriansyah 2020-2022, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Setelah pertemuan Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf dengan Ketua Partai PDIP Muslahuddin Daud beberapa hari yang lalu, tentu dengan munculnya calon Wakil Gubernur dari Partai Aceh, tentu menambah saingan dari partai pengusung yang juga mengusulkan calon-calon unggul dari partainya masing-masing seperti yang beredar beberapa hari yang lalu seperti Darwati, Muksalmina, Muslahuddin Daud dan lainnya,” tukas Usman
Menurut Usman pasca pertemuan Mualem (PA) dan Muslahuddin Daud (PDIP), bisa dipastikan kedua partai tersebut, memungkinkan untuk berkoalisi pada pilkada tahun 2022 walaupun Partai Aceh pasca konsolidasi di Meulaboh dengan tegas menyatakan bahwa yang mendampingi Mualem berasal dari Internal Partai Aceh.
“Namun ini adalah perjalanan politik menuju Aceh satu, tentu bakal ada manuver politik untuk memenangkan perebutan kekuasaan pada pilkada 2022, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, bisa memungkinkan PA berkoalisi dengan PDIP. Bila ini terjadi sebuah terobosan politik yang luar biasa dari Partai Aceh,” tukasnya
Lebih lanjut Usman Lamreung dalam kondisi saat ini juga mempertanyakan bagaimana nasib Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jika Partai Aceh masuk ke Pemerintahan Nova.
“Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Koalisi Aceh Bermatabat (KAB)? Bila Partai Aceh masuk dalam pemerintahan, sudah pasti KAB juga bakal bubar, dan bakal ada oposisi baru dari barisan mantan KAB, bisa dari PNA, atau partai lainnya, tergantung kondisi dinamika politik yang berkembang nantinya,” pungkas Usman Lamreung (Red)