Daerah  

Wartawan dan Pengusaha Lahirkan Federasi Jurnalis Aceh

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Wartawan senior di Banda Aceh Muhammad Saleh dan pengusaha media Aceh Ahmad Mirza Safwandy melahirkan sebuah organisasi bernama Federasi Jurnalis Aceh (FJA), yang bertujuan untuk penguatan kualitas dan kapasitas menuju perusahaan pers dan wartawan profesional.

Inisiator FJA Ahmad Mirza, Senin 13 Juli 2020 mengatakan organisasi kewartawanan itu lahir didasari dari keprihatinan terhadap kondisi nyata wartawan di Aceh yang terus mendapat perlakuan kekerasan atau kriminalisasi dari beragam pihak yang memiliki kepentingan.

Namun, kata dia, posisi wartawan sebagai pihak korban belum sepenuhnya mendapat perlindungan dan pembelaan hukum secara maksimal. Jika pun ada hanya sebatas sikap keprihatinan, apalagi jika berhadapan dengan penguasa dan pemilik modal.

“Itu sebabnya demokrasi yang telah membuka jalan dari ketertutupan menuju kebebasan, harus pers mampu berdiri melalui sebuah organisasi yang benar-benar memihak dan membela anggotanya atau jurnalis tanpa melihat latar belakang perusahaan media, organisasi serta status,” kata Ahmad di Banda Aceh.

Dia menyebutkan, sebenarnya sangat besar potensi para jurnalis muda dan berbakat di Aceh, hanya saja belum mendapatkan pembinaan dan pendidikan secara merata. Karena itu, kehadiran FJA juga akan merangkul pers kampus dan pers dayah atau pesantren di Aceh.

Kata dia, kehadiran FJA bukan untuk berkompetisi dengan berbagai organisasi wartawan lainnya yang ada saat ini. Tapi, bermitra dalam bentuk penguatan kualitas dan kapasitas menuju perusahaan pers dan wartawan profesional.

“Pers berfungsi menjaga keseimbangan antar kekuasaan yang kewenangannya diberikan secara konstitusional. Sebab itu pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Perkembangan pers semakin pesat, industri media pun tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Tidak terkecuali di Aceh, yang baru saja menata kebebasan pasca perdamaian,” katanya.

Sementara itu, inisiator lainnya, Muhammad Saleh mengatakan kehadiran pers bagi kehidupan rakyat Aceh, sejatinya mengawasi kekuasaan agar dalam penyelenggaraan kehidupan publik dan kepentingan umum, dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Karena, kata dia, Aceh telah melewati beberapa fase kehidupan baru, mulai proses rehabilitasi dan rekontruksi akibat bencana tsunami.

Di sisin lain, lanjut dia, program reintegrasi dan pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Sehingga menjadi tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kali di Indonesia pengaturan calon independen diatur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di Aceh, Pilkada telah dilaksanakan tiga kali pasca perdamaian Helsinki.

Pertumbuhan demokratisasi di Aceh hidup dengan segala keunikan, diantaranya, kehadiran peserta pemilihan yang berasal dari Partai Lokal. Sesuatu yang tidak dimiliki propinsi atau daerah lain di Indonesia, katanya.

“Dalam perjalanan demokrasi Aceh, kehadiran pers telah mewarnai perubahan dan mendorong tujuan dimaksud. Karenanya, dibutuhkan perspektif jurnalisme perdamaian, guna menjaga kepentingan Aceh sebagai local interest,” ujarnya.

Begitupun, kata dia, muncul tantangan yang dihadapi pekerja media di Aceh seperti terbatasnya akses untuk ikut serta dalam penguatan kompetensi jurnalis, sertifikasi perusahaan pers, keanggotaan dalam organisasi profesi.

“Dan yang lebih miris adalah permasalahan hukum serta teror yang dihadapi jurnalis. Selain itu, praktek jurnalisme dalam bisnis di era virtual hingga menciptakan iklim kebebasan pers masih menjadi tantangan tersendiri,” katanya. (antara)