LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Program revitalisasi areal persawahan di Kabupaten Bireuen diduga sarat masalah. Pelaksanaan pembersihan sedimen akibat banjir Tahun 2025 lalu ini disinyalir tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku.
Pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara swakelola, ternyata dialihkan dan justru dikerjakan oleh sejumlah rekanan yang diduga berafiliasi dengan kerabat dekat oknum pejabat di lingkungan terkait.
Selain itu, metode pengerjaan juga dipertanyakan. Pembersihan endapan lumpur dan sisa material banjir bandang tahun 2025 seharusnya menggunakan alat berat ekskavator agar hasil maksimal.
Namun di lapangan, pekerjaan hanya dilakukan menggunakan traktor. Akibatnya, ketebalan sedimen bekas luapan banjir belum terangkat seluruhnya dan masih menutupi areal persawahan masyarakat.
Akibat pengerjaan yang dinilai asal jadi tersebut, ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Bireuen belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menghambat masa tanam dan menurunkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Hingga kini, masyarakat masih menunggu kejelasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Seorang tokoh masyarakat setempat di Kutablang yang juga petani di wilayah Kecamatan tersebut mengaku sangat kecewa dengan pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami masyarakat sangat berharap proyek ini membawa kebaikan, namun yang terjadi di lapangan sungguh memprihatinkan. Pekerjaan terlihat asal jadi, padahal ini menyangkut nyawa pertanian kami,” ujar tokoh tersebut kepada media ini pada Senin 9 November 2026
Ia memaparkan, pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara swakelola justru dialihkan dan dikerjakan oleh sejumlah rekanan yang diduga berafiliasi dengan kerabat dekat oknum pejabat.
“Di lapangan kami tidak melihat ekskavator bekerja. Pembersihan sedimen hanya menggunakan traktor. Bagaimana mungkin endapan lumpur tebal sisa banjir bandang 2025 bisa terangkat maksimal hanya dengan traktor? Hasilnya, sawah kami masih tertutup lumpur dan belum bisa ditanami,” tambahnya.
Katanya, seperti di Gampong Cot Mee Kecamatan Kutablang, sedimen bekas banjir tidak dibuang atau dibersihkan menggunakan alat berat, namun hanya dilakukan pembajakan menggunakan traktor.
“Sedimen tidak dibuang, hanya menggunakan traktor seperti orang membajak sawah biasa, jadi sedimen atau lumpur bekas banjir masih di persawahan dan itu hanya menambah masalah bagi petani di kemudian hari,” keluhnya
Ia berharap pihak berwenang segera melakukan peninjauan dan agar penyimpangan ini terungkap jelas dan kerugian masyarakat mendapatkan perhatian yang layak.
Akibat pengerjaan yang dinilai tidak maksimal, ribuan hektar lahan pertanian belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menghambat masa tanam dan menurunkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Informasi yang dihimpun media ini, pada Akhir tahun 2026, revitalisasi lahan sawah di Bireuen sebesar 1.019 Hektare dengan estimasi Rp. 13.500.000 per hektare yang bersumber dari APBN.
Total anggaran Revitalisasi lahan sawah bekas banjir di Bireuen pada akhir Tahun 2026 sebesar 13.756.500.000 yang tersebar di 5 Kecamatan.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Mulyadi yang dikonfirmasi awak media menyebutkan luas lahan yang direhab akhir Tahun ini sebesar 1.019 hektar.
“Pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan swakelola tipe 2 dalam hal ini dilaksanakan oleh Kodim Bireuen, di Lima Kecamatan dengan anggaran 13.500.000, per Hektar,” kata Mulyadi
Lanjutnya menyangkut dengan ada tudingan tersebut diatas, Kadistambun akan mengecek terlebih dahulu ke Dandim dan pengawas lapangan.
“Kami akan tanyakan ke pak Dandim dan Pengawas Lapangan. karena pemerintah telah berkontrak dengan Kodim,” pungkas Mulyadi (AN)
