Gubernur Nova: Aceh Tak Cukup Anggaran untuk Biayai Pembangunan

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh hanya saja anggaran daerah tidak cukup untuk membiayai pembangunan Aceh.

“Saat ini Pemerintah Aceh terus mengundang investor dan mengharapkan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” demikian disampaikan Nova Iriansyah pada acara diskusi Anggota Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah Aceh, Forkopimda Aceh dan Bupati/wali kota se-Aceh, di Restauran Meuligoe Gubernur Aceh pada Kamis 2 Desember 2021.

Nova menerangkan, Aceh sedang giat-giatnya membangun, namun dana APBA tentu tidak cukup untuk membiayai pembangunan Aceh.

“Oleh karena itu, selama ini kita giat mengajak para investor untuk berinvestasi di Aceh, seperti UAE, Tiongkok dan beberapa negara lain. Namun, investasi tentu membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Terkait pembiayaan, APBN tentu prosesnya jauh lebih cepat,” ujar Nova.

Dalam kesempatan tersebut, Nova kembali mengungkapkan, bahwa untuk mendukung program pembangunan di Aceh, maka Dana Otonomi Khusus menjadi penting untuk dipertahankan.

“Kami berharap Dana Otsus bisa terus dipertahankan, sehingga pembangunan Aceh bisa terus dilanjutkan, demi kesejahteraan rakyat.” pinta Nova

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhiddin Muhammad Said menegaskan, pentingnya Dana Otonomi Khusus untuk mendukung berbagai program pembangunan di Aceh.

Oleh karena itu, seiring makin santernya isu akan berakhirnya alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh, telah menjadi perhatian khusus Badan Anggaran DPR RI.

“Dana Otsus Aceh akan segera berakhir. Padahal kita ketahui bersama, bahwa Dana Otsus telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh. Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Aceh mempersiapkan laporan dan evaluasi Otsus dengan baik. Pemerintah Aceh harus bisa meyakinkan bahwa Dana Otsus benar benar memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Muhiddin. (AN)