LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Ulah segelintir pengungsi dinilai sangat membingungkan dan diduga ada pihak yang mengorganisir korban banjir agar membuat tenda di Pusat Kantor Pemerintahan untuk menjatuhkan Bupati Bireuen.
Hal itu disampaikan oleh Pemerhati Kebijakan Publik Bireuen M. Dewantara pada Jumat 13 Maret 2026 pasalnya mereka mengeluhkan tidak sanggup lagi tidur di tenda sehingga mendirikan Tenda di Kantor Bupati.
“Padahal di Kantor Bupati Mereka juga tidur di Tenda, selain itu mereka menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) tapi mereka juga menuntut Huntara dan tidak sabar lagi menunggu realisasi Huntap, di Bireuen terdapat puluhan Ribu Korban Banjir, namun hanya segelintir yang berulah, mereka harus sadar bahwa sudah sudah ekploitasi oleh kepentingan politik yang ingin menjatuhkan Pemerintahan Bireuen,” ungkap Dewantara dalam keterangan tertulisnya
Dewantara menyebutkan Pemerintah Bireuen bukan hanya memikirkan segelintir korban banjir, namun masih banyak masyarakat lain yang juga menjadi korban banjir tapi berulah seperti mereka.
“Kita apresiasi Bupati Bireuen yang sudah mau menjumpai dan mendengar aspirasi segelintir pengungsi yang bertenda di Kantor Bupati meskipun mereka di organisir oleh kepentingan politik, dalam pertemuan tersebut Bupati juga telah menawarkan solusi bagi mereka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak,” tutur Dewantara
Ia menyebutkan, dalam pertemuan tersebut Bupati menyahuti keinginan pengungsi, mereka minta dibangun Huntara di atas tanah di Desanya masing-masing, namun aturan Pemerintah Pusat, Huntara harus dibangun secara terpusat atau Komunal.
“Pengungsi tersebut menolak dengan tegas, jika Huntara dibangun diluar Desa dengan berbagai macam alasan dan mereka tidak mau pindah, ini kan aneh,” tutur Dewantara
Selain itu, Bupati Bireuen juga menawarkan ke pengungsi untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak, seperti di gedung bekas Panti Jompo Cot Bada dan Gedung Serbaguna yang ada di Cot Batee Gulungku, namun mereka juga menolak dan keberatan, apa yang sebenarnya mereka inginkan, ini membuat Pemerintah dan masyarakat bingung, mau mereka apa sebenarnya?” imbuhnya
Menurutnya, segelintir pengungsi yang ada dibawah tenda kantor Bupati diduga telah dibayar dan dikondisikan oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Pemerintahan Muklis-Razuardi.
“Hanya sebagian kecil yang mampu di ekploitasi demi menjatuhkan Kepemimpinan Mukhlis dan ini sangat disayangkan dan perbuatan biadab, disaat masyarakat butuh bantuan setelah menghadapi bencana mereka malah memanfaatkan momen untuk menjatuhkan lawan politik,” tegas Dewantara
Tokoh Muda asal Jeunib itu mengatakan dari semua Daerah bencana di Aceh, Bireuen termasuk salah satu Daerah paling tanggap dalam penanganan bencana
“Hampir semua Daerah terdampak sudah kami turun, namun belum terdapat penanganan bencana yang lebih baik dari Bireuen, meskipun masih ada kekurangan namun langkah Pemkab dalam penanganan bencana patut kita apresiasi,” lanjutkan
Dewantara juga menjelaskan, penanganan Bencana Banjir dan Longsor Sumatera ini juga dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan APBN, jadi semuanya harus berproses sesuai tahapan
“Bupati hanya menampung permintaan masyarakat sesuai kebutuhan dan mengusulkannya ke Pemerintah Pusat, setelah validasi data dan mencukupi persyaratan, eksekusi dan kebijakan ada di tangan Pemerintah Pusat, saya rasa tidak ada Pemimpin yang ingin rakyatnya sengsara, kita sebagai korban juga harus tau diri dan bersabar karena bukan hanya di Bireuen saja terjadi bencana,” pungkas Dewantara
Seperti diketahui segelintir pengungsi dari Gampong Kapa Kecamatan Peusangan mendirikan tenda pengungsian di Halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten (Kapuspemkab) Bireuen. Para pengungsi menuntut Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk membangun hunian sementara (Huntara) namun harus di Desanya masing-masing.
Tuntutan tersebut disampaikan dengan alasan para pengungsi mengaku sudah tidak sanggup tinggal dibawah tenda pengungsian karena alasan panas. (Red)
