LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Pasca pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh, peta politik elit Aceh mulai bergeser, hal ini bisa dilihat dengan tenggelamnya isu hak angket selanjutnya DPRA dan Pemerintah Aceh mulai mempertontonkan harmonisasi.
Hal itu diungkapkan oleh Akademisi Universitas Abulyatama serta pengamat kebijakan Publik Aceh Usman Lamreung, hilangnya Isu hak angket kini beralih pada isu sosok Wagub yang akan mendampingi Nova Iriansyah di sisa jabatannya.
“Eskalasi dinamika politik yang sempat memanas kini sudah mulai mereda dan ini bakal menguntungkan Nova sebagai penguasa pemerintah Aceh,” kata Usman pada Jumat 13 November 2020.
Terkait posisi Wagub, Menurut Usman bila yang diusulkan dari PNA selama ini berseberangan pemerintah Nova karena tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), maka sudah pasti kekuatan KAB di parlemen berkurang, namun posisi Partai Aceh masih ada peluang dalam memainkan dinamika politik Aceh saat ini.
“Pertanyaannya adalah pentingkah posisi Wakil Gubernur? dari sinyal yang diberikan Nova, bahwa sepakat untuk mengisi posisi Wagub dalam membantu pemerintahannya, pasti ada hitungan secara politik, bisa jadi ini adalah bagian dari strategi membangun harmonisasi DPRA dan Pemerintah dengan tujuan memuluskan semua janji politik saat Pilkada lalu,” ungkap Usman
Dalam hal ini Usman berpendapat, konsolidasi dan harmonisasi yang dilakukan Nova, selain menguntungkan dirinya juga berpeluang besar pada PNA, sebagai nilai tawar saat pillada 2022, dalam dua tahun tentu waktu yang cukup untuk mengorbitkan kader PNA sebagai kandidat Calon Gubernur, untuk bersaing dengan Mualem.
“Tidak ada kata yang tidak mungkin dalam politik, asal PNA benar-benar konsisten dan solid dalam menyorongkan salah satu kader terbaik untuk calon Gubernur, kondisi ini harus dimainkan sebagai nilai tawar,” jelasnya
Usman menilai, dinamika politik Aceh hari ini, adalah bagian jalan mulus memenangkan perebutan kekuasaan pada Pilkada 2022, pasalnya Kekuatan KAB di parlemen sangat rentan patah sayap, tidak solid, dan sudah mulai resah, ketika gagalnya hak angket karena internal KAB tidak konsisten mengusung hak angket.
“Maka penentuan dan pemilihan wagub di DPRA, pasti akan ada deal politik, transaksional, atau komitmen lainnya untuk kepentingan politik Pilkada 2022, posisi ini bakal diambil oleh Partai Aceh, dengan mengorbankan Koalisi Aceh Bermatabat,” nilai Usman
Partai Aceh dalam dinamika politik saat ini, pasti bakal melakukan Manuver politik, biarpun kemudian harus kehilangan kawan lama, dan bakal ada kawan baru, sebagai konsolidasi untuk menggol kan Mualem.
“Saya pikir itu sangat lumrah dalam politik, setiap Partai punya kepentingan dan strategi masing-masing, melihat dinamika saat ini, wacana koalisi Partai Lokal di 2022 sangat mustahil di wujudkan,” pungkas Usman yang juga meruapakan Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Gajah Mada tersebut (Red)
