LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Sejak dilantik pada bulan September 2020 tahun lalu, Managemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS), pada 6 Januari lalu kembali melakukan pembenahan internal.
Pihak Mangemen memberhentikan para direktur lama dan melantik para direktur yang baru dilingkungan BPKS, ada enam direktur yang diganti dan ditunjuk yang baru, tentu ini bisa dianggap sebagai bagian dari pembenahan internal, walaupu dalam proses seleksi dilakukan tertutup.
Menanggapi kondisi BPKS pengamat kebijakan publik dan Politik Aceh Usman Lamreung berharap dengan managemen dan SDM baru, BPKS mampu menjalankan dan merealisasikan sesuai mandat dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2010 untuk mewujutkan Kawasan Industri, Perikanan, Jasa Perdagangan, Transportasi Laut dan Pariwisata.
“Begitu juga managemen BPKS, insentif fasilitasi fiskal yang sudah diberikan yaitu bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai pada Kawasan Sabang harus mampu mengundang investor untuk menanamkan modal, Idealnya ini entry point bagi para Investor untuk masuk menginvestasikan modalnya pada Kawasan Pengembangan Sabang,” demikian disampaikan oleh Usman pada Kamis 4 Februari 2021.
Artinya lanjut Usman berharap managemen BPKS harus mampu memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap tahun. Bukan saja fokus pada realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang sudah 20 tahun belum menunjukan hasil sesuai mandat yang sudah diberikan.
“Managemen BPKS harus kembali pada fungsi dan potensi sesuai dengan ketentuan dan mandat yang diberikan negara, dalam pengelolaan kawasan bebas. Bukan saja hanya fokus pada parawisata, dan itu cukup dikelola oleh Pemko Sabang,” harap akademisi Universutas Abulyatama tersebut
Dermaga Pelabuhan sudah dibangun dan Unit Pelayanan terpadu sudah tersedia untuk Pengembangan Kawasan Sabang, jadi kata Usman tinggal mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya pada Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.
“Managemen Baru BPKS sekarang, harus mampu menyakinkan investor menanamkan modalnya di Kawasan Sabang,” imbuhnya
Dalam pengelolaan pengembangan kawasan Sabang Usman meminta BPKS harus benar-benar fokus merealisasikan agar free port bisa jalan bukan saja pada barang impor saja tapi juga barang yang keluar (ekspor), seperti produksi perikanan, jasa dan perdagangan, transportasi laut.
“Terkait ambatan yang selama ini adalah terkendala dengan dermaga yang dangkal di Pulo Aceh, maka sudah sepatutnya managemen BPKS membuat kebijakan baru untuk memperbaiki pembangunan dermaga agar kapal-kapal bisa bersandar. Jika ada kapal yang bersandar hanya ada arus barang masuk dan Kapal Pesiar serta tidak ada arus barang keluar, sehingga berakibat pada tingginya biaya jasa transportasi laut,” kata Usman lebih lanjut
Usman menyarankan Fokus dulu pada free port dan fasilitas dasar pendukungnya, soal kebutuhan lainnya seperti bandara sambil berjalan, gunakan fasilitas bandara sementara yang ada, ini bila dijalankan dengan master plant dan managemen BPKS yang benar tentu akan ada investor yang mau menanamkan modalnya di Kawasan Bebas Sabang dan Pulo Aceh.
Selanjutnya pembinaan disiplin pegawai BPKS jangan hanya pada absensi saja, tetapi bagaimana etos kerja dibangun dengan semangat kebersamaan, dan jangan mendengarkan masukan (fitnah) orang perorangan untuk merusak hubungan kerja, sehingga tercipta semangat kerja yang tinggi, dan tidak boleh ada unsur KKN, yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi, bukan sebaliknya
“Managemen BPKS harus mampu keluar dari berbagai kendala dan tantangan agar semua aspek mandat yang sudah diberikan harus berjalan sesuai harapan masyarakat. Jangan lagi janji-janji dalam mimpi dan haba mangat, tapi butikan dan realisasikan keberlanjutan pegembangan Kawasan Bebas Sabang dan Pulo Aceh benar-benar nyata dalam realita,” pungkas Usman Lamreung (Red)
