LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Retret kabinet di Hambalang yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memformulasikan pemulihan pasca-bencana Sumatera, merupakan ujian etis bagi para pemangku kebijakan di tingkat nasional.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen memandang bahwa kemegahan wacana di pusat kekuasaan tidak akan memiliki makna tanpa adanya keberanian politik dari legislatif untuk mengeksekusi keadilan bagi daerah yang sedang berduka.
Ketua Umum HMI Cabang Bireuen, Teuku Mirza Saputra, menegaskan bahwa HMI berdiri sebagai benteng nurani yang menolak membiarkan penderitaan masyarakat menjadi sekadar catatan kaki dalam agenda parlemen yang teknokratis namun seringkali kehilangan ruh kemanusiaan.
Refleksi Kepemimpinan Mukhlis dan Razuardi
Teuku Mirza menyoroti kontrasitas antara ketulusan gerak di daerah dengan dinamika kebijakan di Senayan. Dibawah kepemimpinan Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., dan Wakil Bupati Ir. Razuardi, M.T., Pemerintah Kabupaten Bireuen dinilai telah mempertaruhkan seluruh martabat birokrasi daerah untuk hadir di titik-titik tersulit sejak awal eskalasi bencana melanda.
HMI mencatat dengan saksama bahwa meski dalam proses pemulihan ini masih terdapat berbagai kekurangan teknis dan ruang untuk perbaikan, upaya konsisten pemerintah daerah untuk terus berproses di tengah keterbatasan fiskal patut diapresiasi secara objektif.
”Bupati Mukhlis dan Wakil Bupati Razuardi telah menunaikan tugas moral mereka sebagai pimpinan definitif yang tak berjarak dengan rakyat. Kami melihat sebuah ikhtiar yang terus berproses, menyempurnakan kekurangan yang ada, dan menghadapi realitas lapangan dengan kejujuran administratif. Kehadiran fisik mereka di tengah lumpur bencana adalah panggilan adab. Namun, sangat ironis jika kerja keras yang penuh keterbatasan dari duet Mukhlis-Razuardi ini harus terhambat oleh lemahnya denyut nadi perjuangan wakil rakyat kita di pusat,” ungkap Teuku Mirza Saputra dalam pernyataan resminya, Selasa 6 Januari 2026
Menakar Kedalaman Komitmen, Antara Pengalaman dan Pengkhianatan Harapan
HMI Bireuen memberikan refleksi mendalam terhadap peran Anggota DPR RI asal Aceh, khususnya mereka yang memiliki riwayat historis sebagai mantan Bupati Bireuen. Mirza menekankan bahwa pengalaman memimpin daerah seharusnya melahirkan sensitivitas yang lebih tajam terhadap jeritan rakyat di akar rumput dan keterbatasan instrumen anggaran daerah (APBK).
”Posisi di parlemen pusat seharusnya menjadi instrumen untuk memuliakan tanah kelahiran, bukan tempat persembunyian dari tanggung jawab sejarah. Sebagai mantan Bupati, beliau seharusnya menjadi sosok yang paling merasa gelisah jika agenda pemulihan Bireuen tidak menjadi prioritas dalam hasil Retret Hambalang.
Kami menuntut intelektualitas beliau untuk tidak sekadar hadir secara administratif di DPR RI, tetapi melakukan penetrasi kebijakan yang signifikan. Rakyat Bireuen cukup cerdas untuk membedakan siapa yang benar-benar bertarung secara substantif di Senayan dan siapa yang hanya sekadar menjaga kenyamanan kursi kekuasaan,” tegas Mirza dengan diksi yang tenang namun menusuk.
Tuntutan Strategis HMI Cabang Bireuen
HMI mendesak Anggota DPR RI terkait untuk memastikan bahwa setiap butir kebijakan di Hambalang segera terkonversi menjadi dukungan fiskal yang nyata guna mengakselerasi proses rekonstruksi yang tengah berjalan di Bireuen.
Harmonisasi Teknis dan Politik: Menuntut legislatif pusat untuk menyelaraskan lobi politik mereka dengan desain teknis pemulihan yang tengah diupayakan oleh Wakil Bupati Ir. Razuardi, guna memastikan setiap proses perbaikan yang sedang berjalan tidak terinterupsi oleh kelambanan birokrasi pusat.
Akuntabilitas Moral Legislasi.
HMI mengingatkan bahwa kegagalan parlemen dalam mengawal pemulihan ini adalah bentuk degradasi moral yang nyata di mata masyarakat terdampak yang kini sedang menanti kepastian di tengah proses pemulihan yang masih terus diupayakan pemerintah daerah.
Penutup
HMI Cabang Bireuen menegaskan komitmennya untuk tetap merdeka dan objektif. HMI tidak hadir untuk menyanjung kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa energi besar yang dikerahkan Bupati Mukhlis di lapangan mendapatkan payung kebijakan yang adil melalui tangan-tangan legislator di pusat yang masih memiliki martabat politik.
”Pemimpin sejati diukur dari keberaniannya mengambil beban saat krisis dan kejujurannya untuk terus berproses di tengah kekurangan, sementara wakil rakyat dinilai dari seberapa besar nyalinya untuk memastikan rakyatnya tidak terlupakan di meja-meja diskusi kekuasaan pusat,” pungkas Teuku Mirza Saputra.
