LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Pemerintah Aceh gagal melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021 setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak pembahasan.
Pasalnya DPRA menolak tegas untuk dilakukan perubahan, dengan demikian APBA tahun 2021 tidak ada perubahan anggaran.
“Dengan gagalnya perubahan APBA tahun 2021, berdampak besar pada pemerintah Aceh dan masyarakat, pasalnya pemerintah Aceh gagal merealisasikan pembangunan rumah duafa dan tidak memasukan dari awal alokasi anggaran pembangunan rumah duafa dalam APBA murni 2021,” demikian disampaikan oleh Akademisi Universitas Abulyatama Banda Aceh Usman Lamreung pada Rabu 29 September 2021
Namun yang anehnya, kata Usman, Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Juru Bicara pemerintah Aceh melakukan permintaan maaf pada masyarakat atas tidak terealisasinya pembangunan rumah duafa
“Gubernur Aceh Nova Iriansyah dinilai ingin cuci tanggungjawabnya, seakan kegagalan pembangunan rumah dhuafa bukan kesalahan pemerintah Aceh, namun kesalahan DPRA,” ungkapnya
Ia juga menilai Politik buang badan ala Gubernur Aceh Nova Iriansyah karena ingin membangun citra buruk pada masyarakat, gagalnya pembangunan rumah dhuafa adalah kesalahan DPRA.
“Inilah politik cuci piring yang dihembuskan, yang sebetulnya gagalnya pembangunan rumah dhuafa, akibat tidak konsistennya Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang tidak memasukkan alokasi anggaran rumah dhuafa pada APBA murni 2021,” sebutnya
Kata Usman, ini menandakan bahwa Gubernur Aceh tidak konsisten dengan janji politik saat kampanye 4 tahun yang lalu, dan ini menandakan bahwa program Aceh Hebat gagal di implementasi yaitu gagalnya pembangunan rumah duafa.
“Pertanyaannya kenapa pemerintah Aceh tidak memasukan alokasi anggaran pembangunan rumah duafa dalam APBA-Murni? Kenapa harus di APBA-P dimasukan pembangunan rumah duafa?,” tanya Usman
Padahal kata Usman, dalam APBA murni ada anggaran yang berkode apendiks yang belum jelas peruntukan tapi dimasukkan, namun pembangunan rumah duafa diabaikan, berati ada masalah dengan perencanaan program, menyebabkan program skala periotas tidak dimasukan yang dirugikan adalah rakyat Aceh.
“Menurut kami ini mengabaikan program skala periotas, pemerintah gagal melanjutkan pembangunan rumah dhuafa, yang nyatanya sangat dibutuhkan masyarakat dan juga janji politik, ini ketidakbecusan dalam pengelolaan anggaran pemerintah Aceh, sudah sepatutnya DPRA mendorong mosi tak percaya pada pemerintah Aceh,” pungkas Usman Lamreung (Red)
