LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan verifikasi tahap II data korban banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan menurunkan 212 petugas verifikasi (Enumerator) ke 16 kecamatan selama enam hari, mulai 27 April Hingga 2 Mei 2026.
Berdasarkan keterangan Kepala BPBD Bireuen, Ir. Marwan, ST., MT., para Enumerator tersebut ditugaskan untuk melakukan pendataan langsung di lapangan guna memastikan keakuratan data korban banjir.
“Ini bukan hanya revisi terhadap data TMK, tetapi juga pendataan terhadap masyarakat yang sebelumnya belum masuk dalam data. Pada tahap awal, data yang diajukan sekitar 32.000, namun yang berhasil diverifikasi sekitar 23.000. Artinya, sisa data tersebut ditambah dengan TMK akan kita lakukan pendataan pada tahap ini,” demikian disampaikan oleh Ketua HMI Bireuen T. Mirza Saputra pada Senin 27 April 2026
Menurutnya bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan data yang perlu didukung bersama.
“Kami melihat bahwa pelaksanaan verifikasi tahap II ini merupakan langkah perbaikan terhadap data sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita dukung dan kawal bersama agar hasilnya benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa HMI Cabang Bireuen akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif dan bertanggung jawab.
“Kami mendukung langkah Pemkab melalui BPBD, namun juga akan terus mengawal agar proses pendataan berjalan jujur, transparan, dan akuntabel. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang berhak tetapi tidak terakomodir dalam data,” tegasnya.
HMI Cabang Bireuen juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan kepada tim verifikasi agar dapat bekerja secara maksimal, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan menjadi dasar kebijakan yang adil bagi seluruh korban banjir.
Sementara itu, Kepala BPBD Bireuen Ir. Marwan menegaskan bahwa terus berkoordinasi dengan BNPB dalam memastikan seluruh korban tetap terakomodir.
“Kami terus berkoordinasi dengan BNPB. Selama masih memungkinkan, data tetap akan kita proses. Pada prinsipnya, BNPB juga menyampaikan bahwa seluruh hak korban harus terpenuhi, dan kami di daerah bertugas untuk memfasilitasi hal tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marwan menyampaikan harapan agar proses verifikasi ini benar-benar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan.
“Harapannya seluruh masyarakat yang menjadi korban dapat memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu, proses ini harus diawali dengan data yang benar. Kami mengupayakan agar tim bekerja secara maksimal sehingga data yang dihasilkan dapat langsung digunakan dan tidak lagi terjadi persoalan seperti TMK, sehingga masyarakat yang menjadi korban benar-benar mendapatkan haknya,” ujarnya.
Pelaksanaan verifikasi tahap II ini mencakup 16 kecamatan di Kabupaten Bireuen, yaitu Peusangan, Juli, Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Kuala, Kota Juang, Kutablang, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Samalanga, Simpang Mamplam, Peulimbang, Makmur, dan Peudada (AN)
