LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Hampir keseluruhan benur udang bantuan yang disalurkan kepada petani tambak korban banjir di Kabupaten Bireuen diduga tidak memiliki sertifikasi Cara Pemeliharaan Ikan yang Baik (CPIB). Temuan ini menambah deretan kejanggalan yang telah disampaikan para petani terkait kualitas dan kelengkapan bantuan tersebut.
Salah seorang petani tambak penerima bantuan di Gandapura yang minta namanya tidak disebutkan menyampaikan, saat penyerahan benur tidak ada dokumen apa pun yang diserahkan kepada mereka.
“Benur bantuan yang diserahkan kepada kami diduga hampir keseluruhan tanpa sertifikasi CPIB. Tidak ada sertifikat, tidak ada hasil uji laboratorium, bahkan tidak ada dokumen yang menjelaskan asal-usul dan kesehatan benur ini. Bagaimana kami berani memeliharanya tanpa jaminan bahwa benur ini sehat dan berkualitas?” ungkapnya kepada awak media, Kamis 12 November 2026
Ia menjelaskan bahwa CPIB merupakan standar nasional yang menjamin benur diproduksi dan dikelola dengan prosedur yang benar, higienis, dan bebas dari penyakit.
“Tanpa sertifikasi tersebut, risiko penyebaran penyakit ke tambak sangat besar. Ini justru dapat merugikan kami yang sedang berjuang memulihkan usaha pasca bencana banjir,” keluhnya.
Pakan Baru Diserahkan 20 Hari Setelah Benur Diterima
Di Kecamatan Plimbang, keluhan lain juga muncul. Seorang petani di wilayah tersebut mengeluhkan keterlambatan penyerahan pakan. Hingga benur diterima, pakan belum datang. Pakan baru diserahkan setelah 20 hari berlalu, dan saat itu sebagian benur sudah mati.
“Benurnya ada yang sudah mati, setelah 20 hari pakannya baru dibawa. Seharusnya benur diserahkan sekalian dengan pakan, bukan terpisah begitu jauh,” tutur petani tersebut.
Petani Tegaskan Keluhan Bukan Hoaks
Terkait pernyataan Keuchik Rheum Timu, Kecamatan Simpang Mamplam, Hasnon, di media sosial Tiktok yang menyebutkan pemberitaan terkait benur ini sebagai hoaks dan tanpa konfirmasi, petani tambak membantah keras tudingan tersebut.
“Keuchik bukan juru bicara petani tambak maupun perwakilan KKP. Setiap orang punya hak untuk menilai dan berpendapat. Apa yang kami sampaikan semata sesuai fakta yang terjadi di lapangan,” tegas salah satu petani tambak lainnya di Kecamatan Plimbang.
Ia meminta Keuchik tersebut agar tidak memaksakan kehendak atau mengintervensi korban banjir untuk menerima bantuan yang tidak sesuai spesifikasi, bahkan ia menduga Keuchik tersebut bermain mata dengan pihak penyedia.
“Kami mengkritik bukan berarti tidak menerima bantuan. Kami sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah. Namun kami berharap bantuan yang diserahkan benar-benar bermanfaat dan menjadi modal awal untuk membangun kembali ekonomi kami pasca banjir, bukan justru menambah kerugian,” ketusnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bireuen, Ir. M. Jafar, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan langsung oleh pihak KKP RI tanpa melalui dinas.
“Kami hanya mengirim data penerima petani tambak korban banjir dengan kategori rusak ringan ke pihak Kementerian. Bantuan disalurkan langsung ke penerima tanpa melibatkan Dinas Kabupaten,” tutur M. Jafar.
Terkait terkait pemberitahuan dan ketiadaan pakan, Jafar mengaku tidak mengetahui hal tersebut secara rinci.
“Mereka hanya melibatkan penyuluh. Untuk informasi lebih jelas silakan tanya ke penyuluh,” pinta M. Jafar.
Sementara itu, Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan Dinas Perikanan Bireuen, Ilyas, menjelaskan sasaran dan rincian paket bantuan tersebut.
“Petani tambak korban banjir yang mendapat bantuan benur udang merupakan tambak dengan kategori rusak ringan atau yang masih fungsional. Total luas tambak penerima mencapai 1.640 hektare, dengan estimasi 35.000 ekor benur per hektare lengkap beserta pakan sebanyak 325 kilogram,” ungkap Ilyas.
Ilyas menegaskan paket yang seharusnya diterima sudah mencakup benur dan pakan.
“Para petani yang sudah terdata akan menerima benur udang beserta pakan. Saat ini yang sudah disalurkan mencakup 1.300 hektare dan diserahkan langsung oleh pihak Kementerian,” pungkas Ilyas.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Bireuen terkait ketimpangan informasi dan keluhan yang disampaikan para petani. (AN)
