LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Kabupaten Bireuen (Forkopmabir) DKI Jakarta mengkritisi pernyataan Anggota DPR RI perihal janji menyediakan hadiah 50 Juta bagi yang mengungkap pelaku Money Politik di Pilkada Bireuen.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua Presidium FORKOPMABIR DKI Jakarta Agussalim, Selasa 5 November 2024 kepada media ini, pernyataan itu dinilai kurang etis serta dikhawatirkan dapat mengundang ketegangan di tatanan masyarakat bawah sebagai calon pemilih karena adanya iming-iming hadiah perihal melawan money politik.
Pasalnya kata aktivis yang akrab disapa Agsal itu iming-iming pemberian hadiah itu dijanjikan oleh ketua tim pemenangan salah satu kandidat pasangan Cabup-Cawabup Bireuen, bukan oleh pihak independen yang tidak memihak kepada salah satu paslon manapun.
“Secara sikap, kita tegas dan sepakat sebagai masyarakat Bireuen untuk menolak money Politik, namun menyangkut hal ini ada yang perlu untuk digarisbawahi terkait adanya iming-iming hadiah, dikhawatirkan akan mengundang gejolak kegaduhan ditingkat arus bawah antar sesama pendukung karena mengingat posisi keberpihakan dari salah satu paslon yang bertarung, sebagaimana kita ketahui, sosok H. Ruslan M. Daud merupakan bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen”, ungkap Agsal
Kemudian disamping itu, Forkopmabir juga mengungkapkan bahwa harapan semua pihak pesta demokrasi dalam hal ini Pilkada tersebut idealnya dapat berjalan secara damai, santun dan bebas dari berbagai praktek yang akan menciderai demokrasi itu sendiri.
“Ya sejatinya pertarungan para Paslon Kepala Daerah didalam melakukan kampanye akan lebih indah jika dikedepankan dengan keunggulan dengan sosialisasi adu program, adu gagasan dan rencana terobosan kedepan yang dituangkan dalam visi-misi masing-masing paslon itu sendiri untuk kemajuan Daerah. Bukan malah melempar narasi-narasi yang mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan gejolak di arus bawah diantara para peserta calon pemilih nantinya,” imbu Agsal
Lebih lanjut Aktivis HMI itu menyebutkan terkait kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya praktek Money Politik didalam pilkada Bireuen 2024, itu menjadi ranah para penyelenggara Pemilu, Panwaslih, KIP dan Gakkumdu yang akan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalaupun nantinya didalam prosesi yang sedang berjalan sejauh ini ada temuan pelanggaran di lapangan. semua itu sudah ada wewenang masing-masing yang akan ditempuh sebagaimana telah diatur dalam mekanisme pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Intinya kita semua mengharapkan dan menginginkan tahapan pilkada dapat berjalan lancar dan sukses sebagaimana mestinya, serta dengan tegas menolak Politik uang,” tutup Agussalim (Red)
