LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Terkait banyaknya keluhan Keuchik dan aparatur desa yang meminta DPRK Bireuen memanggil pihak-pihak terkait agar pelaksanaan Bimtek dihentikan namun Ketua Komisi I Yufaidir SE terkesan menghindar untuk memberikan tanggapan.
Ketua Komisi I DPRK Bireuen Yufaidir SE yang diminta tanggapan melalui telepon seluler oleh wartawan lintasnasional.com pada Minggu siang 19 Oktober 2020 mengatakan akan menjawabnya setelah menggelar rapat.
“Kami sebentar lagi akan menggelar rapat terkait masalah tersebut, nanti setelah itu akan saya jawab dan hubungi kembali,” kata Yufaidir yang merupakan anggota DPRK dari Partai Aceh tersebut
Pihak media mencoba menghubungi kembali sekitar pukul 21.00 Wib namun Yufaidir seperti menghindar dengan beralasan sedang ditempat tujuhan orang meninggal.
Karena banyaknya keluhan dari Perangkat Desa pihak media mecoba menghubungi kembali pada pukul 23.30 namun lagi-lagi menghindar dengan alasan lagi ada tamu.
Pihak media mencoba meminta tanggapan Ketua Komisi I tersebut melalui pesan Whassap dengan meminta tanggapan dan menanyakan hasil keputusan rapat namun ia tidak merespon meskipun terlihat online.
Pihak media meminta tanggapan Ketua Komisi I tersebut bukannya tidak beralasan, karena sejumlah narasumber dari Keuchik dan perangkat Desa sendiri meminta DPRK Bireuen dalam hal ini komisi 1 untuk menaggapi keluhan mereka terkait pelaksanaan Bimtek ditengah merebaknya pandemi Covid19.
Seharusnya Yufaidir sebagai wakil rakyat dan menjabat Ketua Komisi I yang mebawahi bidang Pemerintahan, Hukum dan politik tidak seharusnya menghindar dari pertanyaan media dan mengabaikan keluhan para Keuchik dan perangkat desa karena itu merupakan tupoksi mereka.
Sementara itu salah satu anggota Komisi 1lainnya Zulkarnaini juga menolak memberi tanggapan terkait pelaksanaan Bimtek dan meminta media ini untuk menghubungi Katua Komisi.
“Kami tadi sudah menggelar rapat terkait persoalan tersebut dan sejumlah persoalan kekinian di Bireuen, dan kami sudah komit bahwa konfirmasinya ke ketua Komisi I pak Yufaidir,” kata Zulkarnaini yang juga politisi Partai Aceh tersebut
Seperti diketahui Bimtek penyuluhan hukum untuk aparatur Desa dimulai pada Senin 19 Oktober 2020, meskipun banyak kritik dan menuai kontroversi, namun acara tetap dilanjutkan. (Budiansyah)
