LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan reshuffle kabinet diperlukan bila bertujuan untuk meningkatkan kinerja kabinet Joko Widodo.
Untuk itu, Jokowi harus objektif mengganti menteri yang benar-benar kinerjanya rendah. Kinerja para menteri idealnya berdasarkan hasil evaluasi sehingga dasar reshuffle lebih didasari pada pertimbangan profesionalisme.
“Dengan begitu, menteri yang di-reshuffle hanya sebatas yang berkinerja rendah. Jokowi harus berani mereshufflenya tanpa memandang asal partainya,” kata Jamil dikutip dari Warta Ekonomi.
“Tetapi reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi bila atas pertimbangan akomodir politik. Jokowi misalnya, melakukan reshuffle hanya untuk mengakomodir menteri dari PAN,” tambahnya.
Jamil menambahkan kalau reshuffle atas pertimbangan tersebut, maka sebanyak apa pun reshuffle dilakukan kinerja kabinet tidak akan meningkat.
“Padahal Jokowi harus menuntaskan semua janji politiknya saat berkampanye. Waktu yang sudah semakin dekat, tentu janji-janji politiknya akan sulit diwujudkan bila kabinet Jokowi hanya berdasarkan pertimbangan akomodir politik,” jelasnya.
“Kalau dasarnya atas kinerja, maka Sofyan Djalil sangat tidak layak di reshuffle. Sebab, selama ia menjadi menteri yang menangani pertanahan ini kinerjanya cukup baik,” bela dia.
Tapi berbeda halnya bila reshuffle atas dasar akomodir politik, maka Sofyan Djalil sangat berpeluang di reshuffle. Sebab, Sofyan Djalil orangnya Jusuf Kalla yang sudah tidak lagi seirama dengan politiknya Jokowi,” jelasnya.
Sofyan Djalil merupakan menteri asal Aceh, lahir di Peureulak, Aceh Timur, pada 23 September 1953. Setelah mengambil gelar sarjana di Universitas Indonesia, dia meraih gelar Master of Arts di Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, untuk bidang studi kebijakan publik. (Red)
