LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Anggota DPR RI H. Ruslan Daud diminta jangan membuat gaduh dan mengadu domba masyarakat dengan Pemkab Bireuen di tengah bencana terkait pernyataannya yang berjanji akan memperjuangkan Hunian Sementara (Huntara).
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen Hanafiah SP, CGCAE kepada awak media pada Senin 5 Januari 2025, menurutnya pernyataan HRD terkait hanya membodohi masyarakat dan memperkeruh suasana pasca banjir.
“Dengan kondisi masyarakat yang sedang ditimpa musibah, baik Anggota DPR RI, tokoh publik dan pihak lainnya seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang membingungkan, korban banjir saat ini butuh bantuan kita semua,” tutur Sekda Hanafiah
Hanafiah menjelaskan Pemkab Bireuen selama ini telah bekerja maksimal dalam menangani korban banjir, mulai dari pembukaan akses, penyaluran sembako hingga pendataan jumlah korban yang terdampak.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah pusat terkait penanganan korban banjir termasuk data korban yang kehilangan rumah, rusak berat, sedang dan ringan, Alhamdulillah data masuk sudah final dan sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat,” ungkap Hanafiah
Sekda menegaskan, terkait tidak dibangunnya Huntara merupakan permintaan masyarakat sendiri, hal itu mencuat saat kunjungan kepala BNPB, Bupati, Kalak BPBD dan Dinas Perkim ke sejumlah titik pengungsian para korban banjir mengusulkan agar langsung dibangun Hunian Tetap (Huntap)
“Saya tegaskan disini, bukan Bupati yang menolak Huntara tapi itu berdasarkan permintaan masyarakat sendiri, oleh karena itu Bupati Mukhlis terus memperjuangkan agar segera dibangun Huntap untuk korban banjir di Kabupaten Bireuen,” tegas Sekda Hanafiah
Masih menurut Hanafiah, karena tidak menerima Huntara korban banjir Bireuen akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sejumlah Rp600 Ribu per bulan terhitung sejak Desember 2025.
“Pemkab Bireuen telah mengusulkan dan mengirim data penerima DTH ke Pemerintah Pusat, kita berharap akan cair sesegera mungkin,” imbuh Hanafiah
Hanafiah menjelaskan, pernyataan HRD terkait akan memperjuangkan Huntara bagi korban banjir Bireuen sangat tidak berdasar dan hanya membingungkan publik.
“Yang bertanggungjawab terkait usulan masyarakat korban banjir merupakan Pemkab Bireuen bukan anggota DPR RI dan pihak lainnya, jadi jangan mengadu domba, seolah-olah itu keinginan Bupati Bireuen,” imbuhnya
Sekda berharap dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu penanganan korban banjir, bukan hanya Huntara dan Huntap yang harus dipikirkan namun sektor ekonomi juga sangat berimbas pasca bencana banjir.
“Saat ini BPBD dan Dinas Perkim sedang menyiapkan alas Hak atau kepemilikan Tanah agar hunian untuk korban banjir akan segera dibangun, Pemkab Bireuen sangat terbuka bagi semua pihak agar kondisi masyarakat kembali seperti semula pasca dihantam bencana banjir dan longsor,” pungkas Sekda Hanafiah (Red)
