Terkait Bimtek LEMPANA, Massa Demo Kantor Bupati Dan Kejari Aceh Timur

 

LINTAS NASIONAL – ACEH TIMUR, Kegiatan Bimtek Aparatur desa di Aceh Timur mulai menjadi sorotan publik, setelah sebelumnya sempat didemo oleh kalangan LSM, kini sejumlah massa dari sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) LSM, mahasiswa dan juga Organisasi Perempuan yang tergabung dalam Barisan Rakyat Peduli Keadilan (BRPK) melakukan unjuk rasa/demontrasi di kantor Bupati dan juga di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada Rabu 16 September.


200 an massa yang berkumpul dihalaman Masjid Agung Darussalihin Idi, sejak pukul 10.30 Wib pagi itu berkonvoi dan jalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar kegiatan Bimtek yang menggunakan dana desa itu segera dihentikan, selain itu massa mereka juga mendesak pihak Kejaksaan Aceh Timur agar melakukan penyelidikan dan proses hukum atas kegiatan Bimtek tersebut.

“Bapak jangan diam, ini masyarakat meminta keadilan agar penegakan hukum dapat ditegakkan dan tolong selamatkan dana desa, bapak jangan diam didalam, mari kesini temui kami masyarakat dan dengarkan aspirasi kami,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa Haris Shalaziq di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur dengan lantang.

Baca Juga:  Kabaharkam Polri Kembalikan Senyum Pria Asal Aceh yang Kedua Kakinya di Amputasi

Usai para pengunjuk rasa melakukan orasi bergiliran, yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari HMI, FPI, dan sejumlah LSM lainnya, dilanjutkan dengan penyerahan beberapa tuntutan kepada pihak kejaksaan, yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Aceh Timur diwakili oleh Kasi Pidsus Hafrizal.

Usai menyampaikan isi petisi, kemudian massa berkonvoi dengan mobil dan kendaraan roda dua menuju kantor Bupati Aceh Timur di Pusat Pemerintahan. disana massa yang turut dihadiri oleh kaum hawa ini kembali menyampaikan aspirasinya melalui pengeras suara diatas mobil bak terbuka.

“Kami ini masyarakat dari Ranto Peureulak yang tidak kebagian BLT, kami minta pemerintah peduli dengan kami pak,” ujar ibu-ibu tersebut yang mengaku datang dengan rombongan dari Kecamatan Ranto Peureulak.

Sementara perwakilan massa lainnya juga mendesak pihak Pemda setempat agar kegiatan Bimtek itu segera dihentikan dan menjadi beban dana desa.

“Itu uang rakyat, sudah dikirim ke desa, kenapa ada kelompok di Kabupaten untuk menganggarkan uang itu. Itu uang rakyat pak, masih ada masyarakat yang belum dapat BLT, malah mereka bersenang-senang di Hotel Royal,” teriak pengunjuk rasa lainnya Jamaluddin dengan nada suara tinggi melalui pengeras suara.

Baca Juga:  Hasil Rapid Test, Satu Anggota Polres Aceh Utara Reaktif Covid-19

Kordinator aksi Haris Shalaziq pun kembali menyuarakan tuntutan para pendemo selain meminta agar kegiatan bimtek diusut dan dihentikan, mereka juga meminta Bupati Aceh Timur H. Hasballah H.M. Thaib (Rocky) agar memecat Kadis DPMG dan pihak terkait lainnya, bila terbukti terlibat sebagai calo dalam kegiatan Bimtek itu, selain itu, massa juga meminta agar penggunaan anggaran Covid-19 senilai Rp30,7 miliar Rupiah dapat dipublikasi terkait realisasi anggarannya.

Sementara itu, perwakilan dari Pemerintah Aceh Timur yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Adlinsyah, S.Sos, M.AP yang menyambut kedatangan massa meminta maaf karena Bupati sedang perjalanan dinas keluar daerah.

“Pak Bupati ke Banda Aceh, saya akan meneruskan tuntutan ini ke beliau,” jelas Kadis DPMG itu.

Usai menyerahkan tuntutannya, dan menerima lembaran isi petisi yang telah ditandatangani Kadis DPMG, selanjutnya massa aksi membubarkan diri secara tertib dan akan melanjutkan aksi bila tidak direspon tuntutannya. (AU)