Usman Lamreueng Minta DPRA Konsisten Terkait Ancaman Interpelasi Terhadap Plt. Gubernur Aceh

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Kisru Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh kembali memanas hingga lahir usulan ancaman menggulingkan Nova Iriansyah dari poisisi Plt Gubernur.


Pasalnya Plt Gubernur sudah Enam kali di undang dan tidak satupun memenuhi undangan DPRA, terakhir Rapat Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA T.A 2019.

Menanggapi kisruh dua lembaga tersebut Akademisi Universitas Abulyatama Usman Lamreueng mengatakan Hubungan DPRA dan Pemerintah Aceh memang lagi tidak harmonis.

“Seharusnya dua lembaga politik tersebut dimasa-masa sulit ini, bersama-sama bersinergi menjalankan amanah rakyat, salah satunya adalah belum ada gerak cepat penaganan penyebaran Covid-19, tentu sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Konstitusi,” kata Usman Lamreueng kepada lintasnasional.com pada Rabu 2 September 2020

Menurut Usman, hubungan DPRA dan Pemerintah dipicu akibat berbagai kebijakan yang diputuskan Plt. Gubernur tidak melibatkan Legislatif seperti refocusing, proyek multiyear menyebabkan pembatalan, dan lainnya. DPRA disorot masyarakat dan dianggap lemah dan tak berdaya.

Baca Juga:  DKPP RI: Pilkada Memungkinkan Ditunda

“DPRA sangat kecewa dengan Plt Gubernur dan tidak transparan terhadap penggunaan anggaran terutama anggaran refocusing, beberapa kali diminta menjelaskan tidak pernah terjadi,” ujar Usman

Lebih lanjut ia mengatakan, puncak kisruh terjadi dalam Rapat Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA T.A 2019, Plt Gubernur tidak hadir dengan alasan mengikuti rapat terbatas dengan Presiden melalui Vidcom dan berbenturan dengan program Gerakan Masker Aceh (Gema) yang dilaksanakan tanggal 1 sd 4 September 2020. Akibatnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) marah besar sampai mengancam mengulingkan Plt Gubernur untuk dilengserkan.

“Plt Gubernur sepertinya suka sekali melakukan komunikasi politik blunder, suka dalam kegaduhan dan sorotan, gagalnya komunikasi politik eksekutif dan legislative acap sekali terjadi kegaduhan, ini akibat ketidak terbukaan pemerintah Aceh dalam pengelolaan anggaran termasuk anggaran refocusing Covid-19. ini juga terjadi akibat komunikasi politik DPRA lemah, lemahnya dipimpinan DPRA dalam membangun komunikasi dengan pemerintah,” jelas Usman

Dalam hal ini Usman Lamreueng kata Usman , bisa muncul berbagai anggapan di kalangan publik bahwa DPRA bermain dua kaki.

Baca Juga:  Gatot hingga Rocky Desak Cabut Mandat Jokowi

“Jangan-jangan mungkin pimpinan DPRA bepolitik dua kaki?,” tanya Usman

Sebagai Akademisi dan Aktivis Pemantau kebijakan publik Usman meminta Lembaga DPRA untuk konsisten dengan ancaman yang dikeluarkan jangan hanya untuk menakut-nakuti Plt Gubernur Aceh dengan isu pemakzulan dan interplesai.

“Inilah saatnya DPRA harus konsisten sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk berpihak pada rakyat, harus mampu membuka tabir kenapa pemerintah Aceh sangat tertutup dalam berbagai kebijakan termasuk anggaran refocusing covid-19. Jangan sampai isu Interpelasi hanya bagian untuk kompromi politik,” pungkas Usman Lamreueng (Red)