LINTAS NASIONAL – ACEH BESAR, Kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait penertiban bangunan di sepanjang bantaran Krueng Aceh sangat berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat karena selama ini mereka sudah menggunakan lahan tersebut untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, peternakan dan berdagang serta usaha lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Akademisi Universitas Abulyatama yang juga merupakan pemerhati sosial Aceh kepada lintasnasional.com pada Kamis 15 Oktober 2020, ia mengatakan masyarakat sepanjang bantaran Krueng Aceh, dalam wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kuta Baro, dan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sudah puluhan tahun menggarap lahan tersebut tentunya apa yang dihasilkan selama ini sudah membantu program pemerintah.
“Mereka sudah membantu pemerintah seperti menjaga Ketersediaan Ketahanan Pangan, Peternakan Sapi, kesediaan setiap Meugang dan Hari Raya Qurban, mereka mengahasilkan ratusan sapi hingga menjamin ketersediaan sapi meugang dan Qurban, serta berbagai usaha lainnya yang menampung lapangan kerja untuk masyarakat sekitar,” ujar Usman
Usman menyarankan, seharusnya dalam pembongkaran tersebut Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar merelokasi para peternak di bantaran ke tempat baru, tentunya dengan harapan para peternak dirangkul dalam satu wadah yang terorganisir yang mengarah terbentuknya sistem peternakan intensif atau semi intensif dengan melibatkan Dinas peternakan Aceh dan Aceh besar, koperasi dan peternak tidak dirugikan secara materi dan psikologis.
“Sehingga pembongkaran di sekitar bantaran sungai menjadi humanis,” lanjutnya.
Dalam hal ini Usman juga menilai, Sosialisasi rencana pembongkaran bangunan dan kandang ternak di bantaran sungai terkesan tidak humanis karena tidak ada solusi alternatif terhadap pengusaha, atau peternak dan petani yang tempat usahanya dibongkar.
“Seharusnya pemerintah memberikan solusi alternatif terhadap mereka yang terdampak dari pembongkaran tersebut. Intinya pemerintah harus mempersiapkan ruang baru (wadah) atau tempat relokasi bagi mereka yang terdampak sehingga tidak meninggalkan luka dan benci di hati masyarakat khususnya masyarakat Aceh Besar dan terkesan Islami dan humanis,” pinta Usman
Mewakili masyarakat sepanjang bantaran sungai ia berharap pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar untuk mempertimbangkan dan penundaan penertiban bangunan bantaran Krueng Aceh, menggingat masyarakat yang menggunakan lahan di bantaran Krueng Aceh merupakan masyarakat menengah kebawah untuk menjaga ketersediaan ketahanan pangan, yang juga bagian dari program pemerintah dalam menghadapi pandemic Covid-19.
“Untuk selanjutnya dibuat kebijakan agar aliran sungai tidak terganggu yang bebas banjir dan pendapatan ekonomi masyarakat tidak terganggu, ini adalah sebagai solusi, karena dua hal tersebut adalah kebutuhan dan keselamatan manusia,” pinta Usman Lamreung
Sementara itu salah seorang warga setempat menanyakan keberadaan Bupati Aceh Besar kemana saat masyarakatnya di zalimi. “Bupati Aceh Besar hoeka jinoe, bek wate pilkada mantong perle kamo rakyat, wate ka terpilih hana peduli lee keu rakyat ” ucap seorang warga (Red)
