LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Bireuen (Forkopmabir) DKI Jakarta menyayangkan putusan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang mengucurkan anggaran untuk organisasi Komite Olahraga Nasional (KONI) Bireuen sebesar lima milyar untuk tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Presidium Forkopmabir DKI Jakarta Agussalim kepada media, Jum’at 3 Desember 2021, pihaknya menilai kucuran anggaran untuk KONI terkesan pilih kasih dan abai terhadap peningkatan kreativitas kaum pemuda bidang lainnya.
“Kita menilai pemkab Bireuen terlalu pilih kasih dalam mengalokasikan APBK untuk organisasi yang menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah, ini akan memunculkan kesan tidak baik, kurang adil bagi beberapa Organisasi Kepemudaan lainnya,” tegas pemuda yang akrab disapa Agsal itu
Padahal lanjut Agsal, OKP-OKP lainnya juga berfokus membantu Pemerintah dalam mengembangkan SDM, peningkatan soft skill dan kreativitas kepemudaan baik bergerak dibidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, seni budaya, digital teknologi dan sejenisnya.
Seharusnya kata Agsal, Pemkab Bireuen disaat melakukan alokasi APBK perlu memperhatikan beberapa hal, salah satunya jumlah angka pengangguran diusia muda terutama tingkat angka pengangguran para lulusan sarjana atau diploma dalam setiap tahunnya yang tersebar kurang lebih di 7 perguruan tinggi Kabupaten Bireuen
“Ribuan sarjana muda dan juga lulusan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan masih belum memiliki pekerjaan
“Mengutip data yang dirilis BPS Kabupaten Bireuen menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bireuen Tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun lalu.
“Nah, jika kita mengacu pada data statistik tersebut seharusnya pihak Pemkab lebih jeli dalam melakukan terobosan penganggaran APBK agar tepat sasaran untuk sebuah urgensi kebutuhan daerah dan menjawab beberapa masalah yang ada,” terang Agsal
Kata Agsal, itu baru terbongkar di satu item, belum lagi dikaji di sektor lainnya, Forkopmabir berharap pihak Pemkab mengkaji ulang anggaran yang untuk KONI Bireuen.
“Organisasi KONI kan hanya bergerak pada sektor Olahraga saja, lalu bagaimana dengan sektor Kreativitas Pemuda di bidang lainnya yang terkesan diabaikan oleh pihak Pemkab”, imbuh Agsal
Tak hanya itu, ia juga menyinggung terkait pengalaman buruk Pemkab Bireuen tahun 2020 dimana pernah mengalami penurunan DID karena ketidaksesuain proses pemerataan rancangan anggaran.
Kala itu kata Agsal posisi Muzakkar A. Gani masih Wakil Bupati Bireuen, ia pernah menyebutkan di media bahwa minimnya DID Bireuen, gambaran kegagalan di Perencanaan.
“Jika kita mereview, Pemkab Bireuen terdapat kekurangan anggaran dalam hal Perencanaan APBK. Jadi, seharusnya hal itu menjadi catatan agar kedepannya tidak kembali kecolongan karena hal-hal kecil yang terabaikan,” katanya lebih lanjut
Walaupun itu tidak melanggar atau melabrak aturan yang ada, Namun Agsal menyebut ada nilai etis dan beban moral pihak pemerintah sebagai pelayan publik salah satunya dukungan Pendampingan Pengembangan SDM Kepemudaan di segala sektor keahlian Generasi Muda apalagi ditengah kemajuan Era 4.0 ini.
“Disini perlu digarisbawahi, Icon keberadaan kaum muda merupakan corong penggerak dalam pembangunan Bangsa, baik ditingkat Nasional maupun Daerah itu sendiri, jadi sangat miris kalau keberadaan organisasi kepemudaan yang ada didaerah itu kurang diperhatikan dan terkesan terabaikan,” urainya
Hampir genap satu periode masa kepemimpinan Muzakkar, Forkopmabir belum melihat keseriusan Pemkab Bireuen terkait keberadaan lembaga organisasi Kepemudaan yang ada di Bireuen.
“Buktinya belum ada terlihat satupun agenda-agenda besar kegiatan khusus organisasi kepemudaan dengan skala Provinsi dan Nasional dari program Kepemudaan yang diselenggarkan di Kabupaten Bireuen sejauh ini. Padahal, jika itu terlaksana, akan menjadi point positif bagian dari promosi keunggulan Daerah untuk tamu pendatang dari luar Bireuen”, tutupnya. (Red)
