LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Dibalik meja kerja pemerintahan yang tampak rapi, tersimpan realitas birokrasi yang kontradiktif salah satunya Hanafiah, SP., CGCA, satu nama dengan dua jabatan strategis, Kepala Inspektorat sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen.
Diatas kertas, jabatan ini tampak sah, namun dibaliknya menyisakan satu pertanyaan besar seorang pria yang punya dua wajah satu sebagai tukang audit, satu lagi sebagai tukang tanda tangan!
Demikianlah juga secara terpisah pertanyaan yang dilayangkan ke Bupati Bireuen H. Muklis ST terkait jabatan Hanafiah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen yang diangkat Penjabat Bupati Jalaluddin Pada 2 Januari 2025 silam, apakah sudah definitif jabatan Sekdakab Bireuen, namun juga tidak mendapat klarifikasi resmi.
Dalam investigasi, tidak ditemukan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Hanafiah dari salah satu posisi. Bahkan hingga bulan ini, ia masih aktif menandatangani dokumen sebagai Sekda sekaligus menyampaikan laporan pengawasan sebagai Inspektur.
Seperti diketahui Hanafiah dilantik sebagai Pj. Sekda oleh Pj. Bupati Bireuen Jalaludin SH, MM berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : BKA.800/11/P3/2025 Tentang Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen pada 3 Februari 2025.
Dalam data yang dihimpun, ada sejumlah Proyek strategis yang diaudit Inspektorat Bireuen dalam kurun 6 bulan terakhir yang melibatkan kebijakan yang diteken langsung oleh Sekda yakni oleh Hanafiah sendiri.
Hanafiah mungkin bekerja dengan niat baik, tapi dalam sistem pemerintahan, niat saja tak cukup. Perlu tata kelola yang adil, terpisah, dan saling kontrol.
Karena ketika tukang audit sekaligus menjadi tukang tanda tangan, maka yang hilang bukan hanya pengawas tapi juga harapan rakyat akan pemerintahan yang bersih
Media ini pada Rabu 02 juli 2025, Melalui WhatsApp Pribadi kepada kepala Inspektorat kabupaten bireuen Hanafiah, S.P., CGCAE namun tidak ada balasan.
Penulis: Rahmat Setiawan
