LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Keuchik Paya Abo Kecamatan Peusangan Fajri meminta semua pihak termasuk Anggota DPR RI agar tidak memperkeruh suasana yang membuat masyarakat korban bencana di Kabupaten Bireuen terpecah.
“Beri waktu untuk Pemerintah Bireuen dalam bekerja dalam menangani korban bencana, jangan tiba-tiba pulang ke Dapil turun ke sejumlah titik kemudian mengeluarkan pernyataan provokatif sehingga membuat masyarakat terpecah,” demikian disampaikan Keuchik Fajri pada Selasa 6 Januari 2026
Keuchik Fajri mengungkapkan selama ini Pemkab Bireuen melalui BPBD dan Dinas terkait rutin berkoordinasi dengan Camat hingga Keuchik dalam mendata dan menangani korban banjir.
“Kalau mau bantu silahkan, kita sangat berterimakasih, tapi jangan memecah belah masyarakat dengan pernyataan-pernyataan provokatif melalui media, ini tiba-tiba pulang turun ke lokasi hanya tunjuk-tunjuk saja tanpa membawa membantu apapun seolah-olah Pemerintah tidak bekerja,” ketus Keuchik Paya Abo
Keuchik Fajri juga menanggapi terkait kisruh Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap), menurutnya sebagian besar masyarakat korban banjir meminta langsung dibangun Huntap.
“Pembangunan Huntap itu permintaan korban banjir, bukan keinginan Bupati atau Pemkab Bireuen, kalau langsung dibangun Huntap untuk apa diambil Huntara, tugas Bupati memperjuangkan Hunian yang layak untuk korban banjir,” tutur Keuchik Fajri
Keuchik Paya Abo menjelaskan, Huntara akan dibangun di tempat yang berjauhan dengan Desa para korban banjir atau dataran tinggi, pastinya nanti akan mubazir dan tidak ada yang menempatinya.
“Sambil menunggu dibangunnya Huntap, Pemerintah juga telah menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar 600 Ribu terhitung sejak Desember 2025, kalau Huntap langsung dibangun untuk apa kita ambil Huntara, nantinya akan jadi bangunan mubazir,” imbuh Keuchik Fajri yang juga menjabat Ketua APDESI Peusangan tersebut
Keuchik Fajri mendukung penuh kebijakan Pemkab Bireuen sesuai dengan keinginan korban banjir yang tidak mengambil Huntara tapi langsung mengusulkan Huntap.
“Kalau diambil Huntara maka Huntap tidak kunjung dibangun, bisa jadi Masyarakat akan menunggu dalam waktu lama, nanti akan kembali muncul masalah baru, ujung-ujungnya Pemkab juga yang disalahkan,” lanjutnya
Oleh Karena itu Keuchik Fajri mengkritik keras pernyataan yang dikeluarkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKB H. Ruslan Daud yang membenturkan korban banjir dengan Bupati Bireuen.
“Apapun yang dilakukan Pemkab Bireuen seolah-olah salah, kalau mau membantu kenapa tidak berkoordinasi langsung bukan dengan membangun opini-opini sesat dan tendensius, masyarakat saat ini sangat butuh bantuan nyata dari para pihak, bukan dengan retorika,” sebutnya lagi
Masih menurut Keuchik Fajri, menurut informasi dari sejumlah korban banjir di Peusangan mereka telah menerima DTH senilai Rp. 1,8 juta per Kepala Keluarga (KK) dari Pemerintah Pusat
“DTH diberikan karena korban banjir tidak menerima Huntara, dengan adanya DTH sudah sangat membantu masyarakat sambil menunggu dibangunnya Hunian Tetap,” pungkasnya (M. Reza)
