APBA 2020 Silpa 3,9 Triliun, Pengamat: Pemerintah Aceh Gagal Kelola Anggaran

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Provinsi Aceh dalam kurun waktu empat bulan terakhir terus menjadi sorotan public, pasalnya berbagai kebijakan dan program yang sudah dicetuskan belum menyentuh peningkatan serta pertumbuhan ekonomi, seperti penurunan angka kemiskinan masyarakat Aceh masih tetap bertahan pada posisinya yang menyebabkan Aceh jadi sorotan termiskin di Sumatera.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat kebijakan publik Aceh yang juga Akademisi Unaya Usman Lamreung pada Kamis 27 Mei 2021, Triliunan Angaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) pada tahun 2020, namun masih saja terjadi SILPA 3,9 T 2020, padahal saat itu program-program pro rakyat masih sangat dibutuhkan, apalagi dalam kondisi pandemi, tentu sangat perlu sentuhan dan kucuran anggaran dari pemerintah.

“Yang terjadi adalah anggaran refocusing Covid-19 yaitu bantuan sosial sebesar 1,5 Triliun urung direalisasikan, malah ironis lagi bantuan dana hibah recofusing sebesar 9,6 Milyar diberikan kepada 100 Organisasi Pemuda/Oemas/Ormawa Aceh, tentu ini menyalahi ketentuan Permendagri No.39 tahun 2020,” urai Usman

Mirisnya, APBA 2020 berbagai program yang sudah dicetuskan harus dibatalkan, dialihkan penanganan bencana non alam yaitu wabah pandemi Covid-19, sesuai instruksi pemerintah pusat. Program-program yang sudah dianggarkan di berbagai dinas dialihkan ke dana recofusing Covid-19, seperti mencoret anggaran penguatan Dayah, Meunasah, Mesjid dan berbagai program lainnya.

“Sangat disayangkan dana yang dialihkan ke Recofusing Covid-19 sebesar 1,5 Triliun tidak disalurkan, terjadilah SILPA yang sangat besar, tetap yang dirugikan adalah rakyat Aceh, selama pandemi Covid-19 banyak usaha gulung tikar, dan akhirnya menyebabkan lahir masyarakat miskin baru,” imbuh Usman

Yang paling mengecewakan publik kata Usman pemerintah Aceh urung membangun rumah Dhuafa, padahal ini adalah bagian dari program Aceh Hebat, dan bagian dari penurunan angka kemiskinan.

“Disebabkan anggaran penanganan Covid-19 banyak yang dibelanjakan tidak tepat sasaran ditambah dengan terjadinya SILPA bantuan sosial 1,5 triliun, penanganan Covid-19 sepertinya tidak punya Road Map sehingga Aceh kembali terjadi ledakan terpapar Covid-19. Anggaran refokusing APBA senilai 3,9 Trilyun pada tahun lalu jadi sia-sia belaka,” lanjut Usman

Usman juga mengkritisi terkait dengan melonjaknya kasus terpapar Covid-19 dan kematian terus meningkat di Aceh Sepertinya Pemerintah Aceh lambat, lalai dan tak punya road map yang jelas dalam penanganannya. Tidak sigap serta kewalahan dalam menghambat penyebaran kasus terpapar Covid-19 wilayah Aceh.

“Pemerintah Aceh sangat lemah dalam koordinasi lintas instansi dan lembaga. Sepertinya instansi dan lembaga berjalan sendiri-sendiri, padahal pada wabah Covid-19 ini dibutuhkan peran serta semua unit instansi, lembaga dan lembaga masyarakat. Penanganan Covid-19 tidah hanya sebatas himbauan di baliho, spanduk, ataupun razia, namun dibutuhkan edukasi secara terus menerus dengan melibatkan instansi dan masyarakat,” katanya lebih lanjut

“Begitu juga transparasi pemerintah dalam pengelolaan anggaran recofusing kata Usman sangat penting, agar penanganan wabah pandemi ini bisa menumbuhkan kesadaran, kepercayaan yang pada akhirnya semua komponen masyarakat Aceh patuh pada Prokes,’ imbuh Usman Lamreung

Ia mencontohkan banyak bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Seperti bantuan organisasi Kepemudaan, Organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa, pada anggaran 2020 lalu.

“Ini juga menyebabkan masyarakat mulai krisis kepercayaan pada pemerintah Aceh. Sehingga berbagai kebijakan yang sudah diputuskan seakan tidak dijalankan masyarakat,” tegas Usman

Padahal katanya, persoalan Covid-19 ini bukan masalah remeh. Ini menyangkut keselamatan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah. Angka kematian akibat Covid di Aceh juga masuk 5 Besar Indonesia. Perlu evaluasi bersama mengenai tata cara penanganan Covid-19 di Aceh.

“Untuk itu, Pemerintah Aceh lebih serius melihat persoalan ini. Kami yakin, masyarakat juga akan mendukung jika pemerintah Aceh melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini” pungkas Usman Lamreung. (Red)