Daerah  

Banyak Aset Terbengkalai, Penunjukan Managemen BPKS Dinilai Sarat Politik

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Informasi yang beredar di media menyebutkan bahwa banyak proyek BPKS tidak berfungsi dan terbengkalai, seperti pembangunan Dermaga Jety CT-3, pembangunan jaringan air bersih di Pulau Breuh Pulo Aceh dan berbagai masalah lainnya.

Proyek-proyek tersebut dibangun sejak tahun 2012 hingga tahun 2018, dengan anggaran ratusan miliyar melalui APBN.

“Ironisnya begitu besar anggaran untuk pembangunan di Pulo Aceh, tapi sayangnya tidak fungsional, malah ada yang menjadi tempat buang hajat sapi,” demikian disampaikan oleh Usman Lamreueng, akademisi Universitas Abulyatama pada Senin 13 September 2021

Usman mengatakan, sudah sangat lama aset BPKS di Pulau Aceh tidak fungsional, terbengkalai dibiarkan begitu, dan sepertinya pembangunan tersebut terkesan tanpa perencanaan yang baik.

“Kenapa banyak asset BPKS terkesan dibiarkan dan fungsional? Dimana peran Dewan Pengawas BPKS, apa Dewas BPKS tidak bekerja, seharusnya ini menjadi skala periotas agar aset-aset BPKS bisa fungsional,” tambah Usman.

Mantan pekerja BRR Aceh-Nias ini mengusulkan agar Ketua DKS mengganti anggota Dewas BPKS karena dinilai mandul, apalagi ada yang sudah belasan tahun duduk di Dewas BPKS, tanpa beban dan rasa malu sedikit pun pada rakyat Aceh.

“Pengawas yang lama dan sudah “berkerak” di Dewas BPKS itu apa sih kerjanya? Koq masih tetap duduk di situ di tengah kemandulan kinerja? Hancur Aceh kalau dibiarkan terus begini”, tanya Usman.

Katanya, Aset-aset BPKS banyak yang belum bisa dioptimalkan, karena tidak fokus dalam mempersiapkan aset dan tidak konsisten dengan core business BPKS, yaitu pada sektor perdagangan dan pelabuhan, sehingga alokasi anggaran sering sekali sia-sia dan mubazir, contoh PPN Gugop yang terbengkalai, namun itu masih dapat dimanfaatkan jika ada keseriusan dan fokus dalam memanfaatkan peluang, untuk jangka pendek bisa saja itu digunakan sebagai Tempat Penumpukan Sementara Komoditi Laut, yang nantinya bisa diangkut oleh Kapal Boat yang mengangkut sembako dan penumpang dari Lampulo, sehingga pulang pergi tidak kosong

“Persoalan BPKS muaranya ada pada Dewan Kawasan Sabang (DKS), yang tidak mampu mendelegasikan pimpinan managemen BPKS yang mumpuni, dan professional. Dalam seleksi pimpinan BPKS dominan politis, tidak objektif terkesan pesanan. Ini salah satu penyebab BPKS dengan berbagai masalah internal tak terselesaikan hingga sampai sekarang ini,” imbuhnya

Ia menilai, puluhan tahun sudah BPKS berjalan, namun berbagai masalah seperti penguasaan aset, yang tidak jelas penguasaannya dan miliaran nilai aset BPKS belum tertata dengan baik seperti di pulau Aceh.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang bertanggungjawab pengembangan kawasan pelabuhan bebas Sabang sepertinya tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tubuh BPKS, karena SDM yang ditunjuk tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah, menyebabkan BPKS mati suri, tak berdaya untuk melakukan berbagai terobosan dalam merealisasikan mandat UU No.37 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2010 tentang kewenangan BPKS.

“Sudah sepatutnya Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang melakukan evaluasi kinerja managemen pimpinan BPKS, agar masalah-masalah internal yang begitu lama bisa terselesaikan,” pungkas Usman Lamreung (Red)