LINTAS NASIONAL – ACEH BESAR, Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali diminta untuk melakukan lobby ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno guna membangun dan menjual potensi wisata bahari yang ada di Pulo Breuh dan Pulo Nasi atau Pulo Aceh.
Hal itu disampaikan oleh tokoh muda Aceh Besar, Usman Lamreung, menyikapi keseriusan Sandiaga Uno yang baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Aceh.
“Bupati Aceh Besar harus mampu meloby Menparekraf untuk menjual potensi wisata yang ada di Pulo Aceh. Jangan biarkan potensi Pulo Aceh terbengkalai selama ratusan tahun, kalau pariwisata hidup, warga Pulo Aceh akan sejahtera,” kata Usman Lamreung pada Rabu 5 Mei 2021.
Untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Aceh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan Aceh bisa menyerap investasi senilai 1 miliar dollar AS, atau Rp 14,5 triliun dari Uni Emirat Arab.
Komitmen serius dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif patut di apresiasi, tentu menjadi salah satu program unggulan potensial sektor destitasi wisata dalam percepatan pembangunan di Propinsi Aceh.
Kata Usman, momentum ini harus dimamfaatkan Pemerintah Aceh Besar untuk berkomunikasi dengan Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiago Uno. Soalnya Aceh Besar punya potensi besar sektor parawisata, dengan pantai dan alam yang sangat indah termasuk juga Pulo Aceh dengan pasir putih serta panorama alam yang menakjubkan, sudah pasti Menteri Sandiago Uno tertarik.
“Ini peluang besar Pemerintah Aceh Besar merespon secara cepat untuk melobi Pak Menteri Sandiago Uno, bila ada penambahan anggaran investasi Uni Emirat Arab, bisa di alokasikan percepatan dan pertumbuhan sektor wisata bahari di Pulo Aceh,” ujar Akademisi Unaya tersebut
Ia meminta Bupati jangan hanya berfikir membangun Lapas saja, namun peluang besar yang menjadi target Pak Menteri Sandiago Uno harus disambut dengan respon secepatnya agar Pulo Aceh dipriotaskan dalam pembangunan wisata seperri Pulau Banyak.
“Jangan hanya berwacana saja membangun Pulo Aceh, namun pemerintah Aceh Besar harus memberikan bukti dan realisasi. Sudah memasuki fase ke empat pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini, sudah sewajarnya ada sebuah program besar yang ditinggalkan saat berakhir kekuasaannya,” pungkas Usman Lamreung (Red)
