LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah, Komisi III DPRK Bireuen memanggil pihak Manajemen Rumah Sakit untuk dimintai klarifikasi pada Kamis 8 Mei 2025.
Rapat kerja dengan pihak RSUD dr. Fauziah dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRK Bireuen Fadhli S.Pd digelar di ruang Banmus itu diikuti oleh seluruh anggota Komisi III, dari pihak Rumah Sakit dihadiri oleh Direktur dr. Mukhtar MARS, Wadir I, Wadir II, para Kabid dan sejumlah dokter.
Ketua Komisi III Fadhli kepada media ini pada Kamis 8 Mei 2025 mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan pihak RSUD dr. Fauziah menyahuti laporan masyarakat terkait pelayanan serta beberapa hal penting lainnya.
“Kami memanggil Pihak Rumah Sakit dikarenakan banyaknya keluhan atau isu yang berkembang di masyarakat mengenai pelayanan Rumah Sakit, kekosongan dokter spesialis serta proses pengambil alihan aset tanah yang selama ini dipakai oleh pihak TNI,” ungkap Fadhli
Kata Fadhli, pihaknya mempertanyakan terkait terjadinya kekosongan dr. Spesialis bedah tulang, sehingga salah satu pasien yang harus segera diambil tindakan operasi harus dirujuk ke RSUZA Banda Aceh.
“Pihak Rumah Sakit mengatakan, saat itu dr. Spesialis bedah Ortopedi yang bertugas sedang berada di Surabaya, mereka berangkat tanpa izin dan tanpa sepengatahuan Management Rumah Sakit, oleh karena tidak disiapkan pengganti,” tutur Politisi yang akrab disapa Aby Fadhli itu
Karena kejadian tersebut, kata Fadhli pihak Rumah Sakit telah menggelar rapat internal yang melibatkan komite Medik, Ketua IDI dan kepala Instalasi bedah untuk menyikapi ketidakdisiplinan dr. Spesialis bedah Ortopedi.
“Kejadian tersebut sudah disikapi oleh Manajemen Rumah Sakit agar tidak terulang lagi kedepannya, tentunya ada sanksi yang diberikan terhadap dokter yang tidak disiplin, karena itu berefek terhadap pelayanan,” lanjut Fadhli
Sementara terkait pengambil alihan aset Tanah milik Rumah Sakit yang selama ini dikuasai oleh TNI, Aby Fadhli mengatakan hal itu prosesnya sudah sampai ke tingkat Mabes TNI, begitu juga terkait Audit menyeluruh RSUD dr. Fauziah yang dilakukan oleh Tim Independen Pemkab Bireuen masih dalam proses.
“Terkait lahan, prosesnya sudah sampai ke Jakarta, dalam hal ini sudah ditangani pihak Mabes TNI, terkait Audit masih belum selesai sehingga belum adanya rekomendasi dari Tim audit independen Pemkab Bireuen,” imbuhnya
Kata Fadhli, Komisi III dalam rapat tersebut meminta pihak Rumah Sakit agar menyampaikan ke publik terkait membludaknya pasien sehingga banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal.
“Kita juga meminta pihak Rumah agar menjelaskan ke publik terkait banyaknya pasien yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal, bahwa hal itu terjadi akibat adanya pembatasan dan aturan dari BPJS, sehingga tidak terjadinya tafsir negatif terhadap pihak Rumah Sakit,” sebut Fadhli
Politikus NasDem tersebut mengatakan, Komisi III sebagai mitra kerja mendukung penuh langkah atau upaya dari RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk terus melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat begitu juga dengan peningkatan SDM guna memaksimalkan pelayanan.
“Tentunya kita mendukung penuh upaya pihak Rumah Sakit agar terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan, baik dari sisi fasilitas maupun peningkatan SDM agar kedepannya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat,” pungkas Fadhli (AN)
