LINTAS NASIONAL – ACEH BESAR, Managemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari media nasional.
Pasalnya Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dicecar rentetan pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto terkait anggaran yang diajukan oleh lembaganya untuk tahun 2021.
Darmadi mempertanyakan total anggaran gaji pegawai naik menjadi Rp 7 miliar. Dan soal alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat.
“Sangat wajar anggota DPR mempertanyakan anggaran gaji pegawai dan pembelian mobil pejabat BPKS. Sebab sampai sekarang BPKS tidak mampu mewujudkan Free Port (Pelabuhan Bebas) sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No.37 Tahun 2000. Sementara dana APBN terus dialirkan selama 20 tahun untuk gaji dan operasional pegawai BPKS. Seharusnya kita malu dong,” kata Usman Lamreung yang merupkan akademisi Universitas Abulyatama Aceh Besar, kepada media pada Minggu 27 September 2020.
“Seharusnya management yang baru saja dilantik, dalam setahun kedepan menunjukan kinerja dan pembenahan internal untuk membuktikan mereka mampu mewujudkan free port, bukan malah minta gaji naik. Kalau orientasinya gaji maka mereka tak ubahnya adalah money seekers. Padahal sebelumnya mereka sudah tahu gaji segitu. Malu-maluin aja,” tambah Usman.
Pada sisi lain, kata Usman Kepala BPKS terkesan tidak jujur dalam melapor dan mengeluh. “Kami dapat laporan akurat dari aktivis di BPKS bahwa gaji Kepala BPKS berada di angka Rp 20 jutaan, bukan 17 juta. Dewan pengawas harus bernyali mengusut hal ini, jangan loyo, jangan takut pada manajemen baru,” kata Usman yang juga mantan pekerja BRR Aceh-Nias itu.
Kemudian kepala BPKS menyebutkan bahwa BPKS periode sebelumnya amburadul, dan tak mampu bekerja.
“Ini menandakan bahwa yang bersangkutan tidak punya strategi dalam membangun Free Port di Sabang dan Pulo Aceh. Yang bersangkutan belum bekerja apa-apa tapi sudah menjastifikasi bahwa managemen BPKS masa lalu tidak benar dan tak becus,” kata akademisi yang dikenal kritis ini.
Pada sisi lain, lanjut Usman, di BPKS masih tersisa satu-satunya unsur manajemen lama yang mendapatkan promosi, yaitu Saudara Abul Manan SAg.
“Kita berharap agar Kepala BPKS yang baru tidak menghantam Deputi Umum Abdul Manan sebagai bagian dari manajemen lama. Tapi sebaiknya Kepala BPKS yang baru untuk belajar banyak dari Abdul Manan selaku deputi satu-satunya yang bertahan, dipromosikan dan dianggap punya prestasi,” pungkasnya. (Red)
