Dua Anggota Dewan Bireuen dari Parlok Diperiksa Polisi Terkait Aliran Pokir 1,2 M

Loading

LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Kepolisian Resor (Polres) Bireuen kembali memeriksa dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen guna mendalami pengusutan dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga senilai sekitar Rp1,2 Miliar pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata (Disporapar) Bireuen tahun Anggaran 2022.

Dua anggota DPRK Bireuen yang diperiksa Senin, 16 November 2026, yakni Tgk Amryadi dari Partai Aceh (PA) dan Tgk M. Jafar dari Partai Adil Sejahtera (PAS). Keduanya dimintai keterangan pihak penyidik selama kurang lebih dua jam terkait program pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2022 lalu.

Pemeriksaan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan kasus yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan daerah mencapai sekitar Rp500 juta.

Kasat Reskrim Polres Bireuen, AKP Dedy Miswar, mengatakan kedua anggota dewan tersebut diperiksa untuk dimintai keterangan terkait kapasitas mereka sebagai pemilik Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

“Sejauh ini sudah 10 anggota DPRK yang sudah diperiksa, 5 orang diantaranya sudah tidak aktif lagi,” tutur Dedy.

Dedy menyebutkan, penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan program pengadaan tersebut. Mulai dari pihak Dinas, anggota DPRK maupun pihak rekanan yang terlibat dalam perkara tersebut. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan akam munculnya tersangka baru seiring perkembangan penyidikan.

Sebelumnya, Polres Bireuen telah menahan Akmal Fajri pada 9 Oktober 2026. Ia merupakan mantan Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

Akmal diduga terlibat dalam praktik penggelembungan harga atau mark up pada pengadaan alat peraga olahraga Tahun Anggaran 2022. Program dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 miliar itu dibiayai melalui APBK Bireuen lewat Pokir DPRK.

Namun, kasus yang telah lama bergulir itu baru ada satu orang yang ditetapkan sebagia tersangka. Sejauh ini, mata rantai perkara tersebut belum terurai dengan begitu terbuka. Mestinya penegak hukum mesti merincikan duduk perkara seterang mungkin. (AZ)