LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH,
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan Pemerintah Aceh selalu memberi perhatian besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan aset yang harus dijaga.
“Oleh karena itu, semua anggaran termasuk APBN dan APBD wajib dialokasikan bagi sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen,” kata Nova dalam acara Focus Group Discussion “Pencegahan Pungli Pada Layanan Pendidikan Sekolah Tingkat SMA, SMK, dan PKLK Tahun 2021” yang digelar oleh Dinas Pendidikan Aceh, Senin, 29 Maret 2021.
Nova mengatakan hal tersebut merupakan amanah konstitusi, dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan amanah itu, kata Nova, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen.
“Baik yang diperuntukkan untuk program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Aceh, ada juga alokasi anggaran di Dinas Pendidikan daerah Aceh, Majelis Pendidikan Aceh,” kata Nova.
Komitmen itu, kata Nova, dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah Aceh yang dilaksanakan melalui salah satu dari 15 program unggulan atau yang kita kenal sebagai Aceh Carong.
Program unggulan tersebut, kata Nova, menjadikan anak-anak Aceh menjadi cerdas, mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja serta mampu mengukir prestasi ditingkat nasional, regional, global dan ditingkat dunia.
“Kami harus jujur mengatakan bahwa dunia pendidikan kita, Dinas Pendidikan Aceh masih belum bebas dari pungli,” kata Nova.
Kini, kata dia, ada dua tantangan nyata yang sangat berimplikasi pada dunia pendidikan. Pertama kita tahu semua sekarang dalam masa pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aspek pendidikan. Kedua, dunia kerja pada abad ke-21 menuntut penyesuaian pengelolaan sekolah secara global yang tentu saja membutuhkan sistem tata kelola sekolah yang efisien dan tentunya efektif, di antaranya adalah pengelolaan keuangan sekolah.
Nova mengimbau kepada semuanya untuk dapat memainkan peran sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sehingga kendala yang dihadapi, kata dia, terutama di sektor layanan pendidikan, dapat diselesaikan satu persatu.
Ketua Satgas Saber Pungli Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan pendidikan adalah aset bangsa yang harus dijaga. Karena itu, sejak awal, pendidikan harus dijaga dari praktik-praktik korup yang bisa membinasakan dunia pendidikan itu sendiri.
“Sehingga dunia pendidikan civitas akademisi dapat memberikan contoh teladan,” kata Agung. Agung mengatakan para pengelola pendidikan harus memiliki satu pemahaman tentang bahaya budaya pungutan liar. Mulai dari hal terkecil. Dengan satu pemahaman itu, diharapkan muncul kesadaran antipungli yang mendorong terciptanya budaya antipungli di seluruh sektor kehidupan. (adv)
