LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Pj Ketum Romadhon JASN menegaskan pihaknya menolak penyelenggaraan Reuni Aksi 212 pada 2 Desember mendatang.
Ia meminta kepada pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bogor tak memberikan izin keramaian terhadap penyelenggaraan Reuni Aksi 212.
“Kami berharap, penolakan ini bukan hanya datang dari DKI jakarta, tapi datang juga dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan pihak Kepolisian untuk tidak memberi ijin keramaian,” kata Romadhon dalam keterangan resminya, Selasa 30 November 2021
Ketua Panitia Reuni Aksi 212, Eka Jaya mengatakan pihaknya berencana menggelar Reuni Aksi 212 di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 2 Desember 2021 lusa. Namun, rencana tersebut berubah kembali, dan aksi akan dipusatkan di dua lokasi yakni patung kuda, Jakarta dan Azzikra.
Romadhon mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dan kepolisian yang menolak pelaksanaan kegiatan reuni 212 di Jakarta. Masyarakat harus disadarkan sudah sepatutnya menghindari kerumunan di tengah pandemi virus corona.
Menurutnya, kegiatan berkumpul dalam jumlah besar sangat berbahaya karena potensial Indonesia kembali mengalami lonjakan virus corona.
“Kami justru menyarankan agar Reuni 212 dilakukan saja secara online. Selain tidak perlu meminta ijin pada pihak kepolisian, kami justru menilai reuni online jauh lebih efektif dan efisien,” kata dia.
Romadhon lantas menyarankan agar semua pihak untuk menahan diri. Ia menekankan bahwa nyawa manusia lebih penting ketimbang mempedulikan agenda sepenting apapun. Terlebih lagi, sekian ribu orang telah meninggal akibat corona mestinya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.
“Pemerintah dan masyarakat sipil tidak boleh overconfidence karena kelihatan pandemi ini sedang melandai, beruforia dengan capaian vaksinasi lalu tidak hati-hati membatasi kerumunan akan berakhir fatal,” ujarnya.
Di sisi lain, Romadhon menduga agenda Reuni 212 justru memiliki agenda politik tersembunyi sehingga sejumlah panitia ngotot menggelar aksi, meskipun dalam keadaan pandemi. Selain ingin reuni, ia menduga panitia terlihat ingin menunjukkan kekuatan massa kepada publik. Terutama bagi pemerintah dan para pihak yang ingin menggantikan posisi presiden Jokowi di 2024.
“Motif penyelenggaraan apapun itu, lebih baik kita semua menahan diri untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak. Sebab “lebih baik mencegah dari pada mengobati”,” kata dia. (CNN)
