Oleh: Anwar, S.Ag, M.A.P
Riuh perdebatan tentang hunian sementara (Huntara) versus hunian tetap (Huntap) di jagat media sosial beberapa hari terakhir telah mencuri perhatian publik di Bireuen, seakan-akan kita terjebak dalam duel definisi, bukan solusi nyata. Namun pada Rabu (7/1/2026), di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen suasana itu berubah.
Di sana, ditengah tanah bekas banjir bandang dan tanah longsor yang masih basah dan bau lumpur, Pemerintah Kabupaten Bireuen meletakkan batu pertama pembangunan Hunian Tetap, sebuah langkah konkret yang menegaskan komitmen nyata menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi warga terdampak bencana.
Ketika opini sosial media sering berkutat pada istilah dan tafsir, apa yang dilakukan oleh Bupati Mukhlis di lapangan jauh lebih substansial. Tidak sekedar menyikapi pro dan kontra, pemerintah akhirnya menegaskan pilihan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi warga: langsung fokus membangun Hunian Tetap (Huntap), bukan Huntara semata.
Keputusan strategis ini lahir setelah penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai titik terdampak, dari Gampong Kubu Peudada hingga Peusangan Siblah Krueng, yang secara tegas menyatakan kebutuhan akan hunian permanen yang memberikan kepastian kehidupan jangka panjang, bukan sekadar tempat singgah sementara yang berpotensi membuat mereka berpindah lagi di masa depan.
Peletakan batu pertama yang dilakukan bersama tenaga ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak pelaksana pembangunan menandai dimulainya fase baru dalam penanganan pascabencana. Tepat di Gampong Balee Panah, lokasi perdana Huntap dibangun, merupakan simbol bahwa kerja nyata telah dimulai, bukan sekadar rencana yang beredar di meja rapat atau garis waktu digital.
Menurut Bupati Mukhlis, pembangunan ini merupakan yang perdana di Aceh untuk korban banjir semacam ini, sebuah pencapaian yang jarang terdengar sampai ke ranah opini publik di medsos. Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan. Target total sebanyak 3.692 unit Huntap merupakan pekerjaan besar yang memerlukan koordinasi, sumber daya dan waktu.
Hingga awal pembangunan, BPBD Bireuen telah mengantongi sekitar 900 sertifikat tanah yang siap dibangun. Bagi warga yang belum memiliki lahan, solusi diupayakan melalui musyawarah tingkat gampong, warga bahkan bisa membangun Huntap di lokasi lain selama status tanahnya jelas secara administrasi hukum.
Untuk menjaga keberlanjutan, Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp.600.000 per bulan telah diserahkan secara simbolis untuk membantu warga menyewa tempat tinggal sementara selama konstruksi berlangsung.
Lebih jauh lagi, Pemkab Bireuen juga memastikan aspek kebutuhan pangan terpenuhi, 660 ton beras disalurkan kepada sekitar 16.000 Kepala Keluarga terdampak, dengan penyaluran berbasis data tepat sasaran (by name by address) untuk menghindari ketimpangan distribusi.
Mengakhiri Perdebatan, Membangun Kepastian
Opini publik memang sah untuk berkembang. Perdebatan antara Huntara dan Huntap memiliki argumen masing-masing. Huntara dipandang sebagai respon cepat terhadap kebutuhan akut, sementara Huntap menawarkan stabilitas jangka panjang. Di tengah gemuruh itu, implementasi Huntap menawarkan jawaban atas harapan jangka panjang masyarakat, bahwa mereka ingin bangun rumah yang benar-benar menjadi milik mereka, bukan sekadar tempat berteduh sementara.
Yang terpenting kini adalah bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan secara transparan kepada publik. Media sosial seharusnya tidak menjadi medan konflik tetapi wahana edukasi dan pemahaman bersama. Ketika masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan, justru perdebatan bisa mereda dan digantikan dengan dukungan terhadap proses yang sedang berjalan.
Bupati Mukhlis, yang dikenal sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, memilih jalur komunikasi langsung: hadir di lapangan, mendengar aspirasi warga, dan bekerja bersama bawahannya untuk menyelesaikan persoalan secara teknis. Ini bukan sekadar gaya kepemimpinan, tetapi sebuah model integrasi aspirasi dan implementasi yang jarang tampak di tengah banjir opini tanpa solusi di dunia maya.
Menyulam Harapan diatas puing dan lumpur.
Bencana bukan sekadar ujian terhadap ketangguhan fisik, tetapi juga terhadap cara kita berkomunikasi dan bersinergi sebagai komunitas. Di Bireuen, pilihan untuk langsung membangun Huntap adalah jawaban atas kebutuhan yang telah lama didengar di pengungsian, bukan sekadar respons administratif.
Mulai dari Gampong Balee Panah, dari peletakan batu pertama yang sederhana namun penuh harapan, kita memahami bahwa kata-kata kini harus menyusul tindakan. Bukan sekadar debat tentang istilah, tapi kerja nyata yang membawa kepastian kehidupan baru bagi ribuan keluarga yang telah kehilangan tempat tinggal mereka.
Huntap bukan sekadar bangunan permanen. Ia adalah simbol kepastian, harapan yang dibangun bukan di layar telepon, tetapi di tanah bekas banjir, di antara warga yang ingin hidup kembali bermartabat.
Penulis Merupakan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen
