LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun.
Usulan tersebut ia sampaikan karena ekonomi masyarakat menurut dia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 itu juga berpotensi menimbulkan konflik karena pandemi.
“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2022
Menurut dia, penundaan pemilu penting agar momentum perbaikan ekonomi yang terpukul akibat pandemi tidak hilang.
Dia mengaku akan menyampaikan usulan tersebut kepada para pimpinan partai politik, termasuk ke Presiden Joko Widodo.
“Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden,” katanya.
Cak Imin mengaku telah melalukan kunjungan ke berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir . Hasilnya kata dia, selama 2022-2023 akan terjadi tren perbaikan ekonomi akibat pandemi.
Oleh karena itu, ia khawatir pelaksanaan Pemilu hanya akan membuat momentum tersebut terganggu.
“Karena itu saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu,” kata dia.
Sebelumnya Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah berniat memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menabrak nilai-nilai demokrasi konstitusional. Hal itu ia sampaikan dalam Sidang Pleno Khusus Laporan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2021, lalu
Jokowi menyampaikan pemerintah membuat berbagai kebijakan penanganan pandemi dengan kehati-hatian. Dia memastikan semua kebijakan dilakukan disertai alasan yang faktual, objektif, dan terukur.
“Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi Covid-19 pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inskonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional,” kata Jokowi disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 10 Februari 2022. (CNN)