LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Dana Desa di di Kabupaten kembali terkuras untuk Bimtek Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) se Kabupaten Bireuen yang digelar di Hotel Grand Nanggroe yang merupakan salah satu hotel berbintang di Banda Aceh.
Bimtek yang dibagi tiga gelombang tersebut digelar oleh Lembaga Peningkatan Aparatur Pemerintahan Indonesia (LEPENKAPI) yang berasal dari Kabupaten Bireuen dibuka oleh istri Plt Gubernur Aceh, Dr Dyah Erty Idawati, pada Minggu 25 Oktober 2020 lalu.
Untuk Bimtek ibu PKK, LEPENKAPI membebankan biaya kepada tiap Gampong sejumlah 5 juta Rupiah yang harus disetor ke rekening lembaga.
Seperti diketahui Kabupaten Bireuen dalam dua bulan terakhir sudah menggelar 5 Bimtek untuk aparatur Desa, pada bulan September lalu Keuchik dan Tuha Peut juga mengikuti Bimtek di Banda Aceh dengan anggaran 12 Juta, kemudian digelar Bimtek Kaur Keuangan Desa dengan anggaran 1,5 Juta yang akhirnya harus dihentikan akibat tidak ada izin.
Kemudian pertengahan Oktober juga kembali digelar Bimtek penyuluhan hukum Aparatur Desa dengan anggaran 5 juta per Desa, namun belum selesai Bimtek tersebut kini sudah dirancang Bimtek untuk Ibu PKK.
Meskipun disorot banyak pihak dan Bireuen ber status zona merah namun tidak menyurutkan pihak panitia untuk melaksanakan Bimtek.
Banyak pihak termasuk penguasa dana Desa yaitu Keuchik meminta DPRK dan Bupati untuk menghentikan Bimtek yang terus-terusan dilaksanakan.
“Mereka tidak peduli kondisi kami di Desa, kami mengelola dana masyarakat, Bimtek yang dilaksanakan tidak terlalu bermanfaat, ini hanya akal-akalan mereka untuk mencari keuntungan dari dana Desa, namun kami tak berdaya untuk menolaknya,” kata salah satu Keuchik di wilayah Barat Bireuen kepada lintasnasional.com pada Kamis 29 Oktober 2020.
Sementara itu banyak pihak juga yang menyoroti Bimtek lewat media sosial, seperti yang ditulis oleh salah satu akun yang bernama Nazar Juli “para pemerkosa dana desa sudah saatnya bertaubat,” tulisnya
Begitu dengan akun atas nama Fauzan “Gagal di Bireuen pindah ke Kuta raja,
Mangat Rayeuk Lom merempek syafaat,” ia juga memposting undangan Bimtek dari LEPENKAPI
Salah satu anggota DPRK Bireuen juga menulis kata satire yang ditujukan kepada Bupati Bireuen di akun facebooknya “Pak Bupati Bireuen kajeut Yue peusiap Ju Bimtek saboh teuk bak Aneuk buah,” tulis Zoel Sopan
Karena Bimtek dilaksanakan tidak henti-hentinya dan dilaksanakan ditengah meningkatnya Covid19 di Bireuen sehingga banyak pihak yang menuding ada permainan aktor itelektual dibelakangnya untuk mencari keuntungan dari Dana Desa.
Seperti diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat asal Jeunib M. Dewantara, ia menduga pelaksanaan Bimtek hanya untuk mencari keuntungan oleh pihak Lembaga dan pihak-pihak yang merekomendasi pelaksanaan Bimtek.
“Saya sering menerima keluhan dari Keuchik, di satu sisi Anggaran desa tahun ini diminta untuk fokus menangani masyarakat yang beimbas Covid19 sampai-sampai anggaran untuk pembangunan dialihkan, namun untuk Bimtek kami diminta menganggakan sampai 50 juta untuk tahun ini, belum lagi untuk SPPD” kata Dewantara menirukan ucapan Keuchik di daerahnya
Yang anehnya kata Dewantara, sejumlah pelayanan publik di Bireuen sempat dihentikan karena penyebaran Covid19, malah Bupati Bireuen, sejumlah staf, serta puluhan ASN terpapar Covid19 tapi untuk Bimtek malah dikebut.
“Padahal Bupati Bireuen sendiri alumni Covid19, tapi ia malah mendukung dan memberi rekomendasi untuk berkerumun dengan pelaksanaan Bimtek,” ketusnya
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pelaksanaan Bimtek Penyuluhan hukum aparatur Desa tidak mendapat rekomendasi Satgas Covid19 namun tetap dipaksakan.
LEPENKAPI merupakan lembaga yang dimotori oleh sejumlah Akademisi Universitas Al Muslim juga tidak mau kalah, setelah gagal melaksanakan Bimtek Kaur Keuangan kini kembali menggelar Bimtek Untuk ibu PKK.
Zulkifli, Salah panitia pelaksana Bimtek Ibu PKK beberapa waktu lalu mengatakan untuk pelaksanaan Bimtek Ibu PKK mereka sudah mendapat izin dari Bupati dan Dinas DPM PKB Bireuen.
“Kita sudah mendapat izin dari pak Bupati dan dan Dinas DPM PKB, kata Zulkifli (Budiansyah)
