LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Setelah terlakasannya Rapat Pemandangan Umum, Rapat mendengar Jawaban Bupati terkait qanun pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020, antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Pemkab) pada 9-10 Agustus 2021 publik Bireuen mulai berkomentar di Media Sosial Facebook.
Selama ini masyarakat Bireuen menilai DPRK sebagai wakil rakyat yang terhormat tak lagi bisa diharapkan sebagai tumpuan atau wadah menyampaikan Aspirasi.
Adian Saputra SH, selaku pemuda Bireuen kepada lintasnasional.com, Senin 16 Agustus 2021 mengatakan DPRK Bireuen serupa macan ompong, dimana wakil rakyat yang pada hakikatnya hadir sebagai lembaga yang kritis, serta membela kepentingan rakyat, kini tampil dengan pasion lain. Bahkan memilih bungkam dengan keadaan Bireuen hari ini
Menurutnya, bila kita melihat proses Rapat dari 9-10 Agustus sampai dengan Rapat Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRK terhadap rancangan qanun pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020, Sabtu 14 Agustus 2021 DPRK secara mentah-mentah menerima LPJ dari Bupati.
Padahal, kata Adian, banyak persoalan yang tidak selesai di Bireuen, termasuk temuan-temuan dari Loparan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.
“Ada permainan dan hal yang tidak beres dalam Rapat qanun pertanggungjawan Tahun Anggaran 2020 Bireuen. Apalagi selepas Rapat Akhir DPRK sabtu kemarin. Lihat saja di media sosial, Dewan kita yang terhormat mulai buka-bukaan,” katanya.
Hal itu dapat disinyalir dengan postingan fecebook beberapa angggota DPRK Bireuen yang mulai buka-bukaan di publik usai Rapat Akhir, Sabtu 14 Agustus 2021
Pantaun Lintasnasional.com, dari postingan beberapa anggota DPRK tersebut dapat disinyalir ada suatu permainan besar terkait LPJ 2020 Bireuen.
“Wate ubeut Han Tueng, wate ijok rayeek pakat Cok, han ta tem cok ka bungeh keu ke long. Long sangat meyakini ada kehidupan setelah ini. (Ketika sedikit tak terima, saat dikasih besar diambil, tak mau diambil marah sama saya. saya sangat meyakini ada kehidupan setelah ini)” tulis Faisal Hasballah Hasan di linimasa Facebooknya.
Postingan Anggota DPRK Fraksi Juang Bersama tersebut mendapat beragam macam komentar dari publik Birueun.
“Lembaga sangat terhormat, oknum yang laknat,” sebut pengguna akun Zoel Sopan dalam postingan Faisal Hasballah Hasan tersebut.
“Ijoek Peng untuk Toep kasus nyoh…?” ujar pemilik akun Nirwan Muhammad Husen.
Sementara itu, diketahui pemilik akun atas nama Zoel Sopan juga merupakan anggota DPRK Bireuen Fraksi Aceh.
Namun, hal ini berkaitan dengan informasi yang sebelum didapatkan lintasnasional.com dari orang dalam (Internal DPRK-Red). Pada Rapat Qanun pertangggungjawaban APKB 2020 sarat permainan.
“Disinyalir ada Grand Desain Permainan Antara Bupati Bireuen dengan Pimpinan DPRK,” sebut sumber internal DPRK tersebut.
Belum lagi dikaitkan dengan kisruh pada saat Rapat Gabungan Komisi DPRK Bireuen pada Jum’at 13 Agustus 2021 malam. Dimana publik dapat menilai bahwa ada yang sedang terjadi di gedung terhormat tersebut.
Sebelumnya, dikabarkan terjadi kisruh pada saat Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen pada Jumat 13 Agustus 2021 malam.
Menurut informasi yang diterima lintasnasional.com kejadian memalukan sesama Anggota legislatif diduga akibat terjadinya penghilangan salah satu poin yang telah disepakati sebelumnya, namun pada saat rapat tiba-tiba poin tersebut dihilangkan.
Akibatnya salah satu Anggota peserta rapat tak menerima hal tersebut, sehingga mengamuk serta membanting meja hingga hancur.
Amatan lintasnasional.com, sejauh ini rapat Qanun Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2020 sarat kepentingan.
Disinyalir ada “cincai-cincai” antara Bupati dan para Anggota DPRK, sehingga dinamika roda pemerintahan Bireuen hari ini begitu sunyi senyap.
Sumber lainnya juga menyebutkan selama proses rapat Qanun Pertanggungjawaban Anggaran 2020 Bupati dan pimpinan DPRK bermain mata.
“Ada deal-deal yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif, sehingga Qanun Pertanggungjawaban TA 2020 berjalan mulus antar eksekutif dan legislatif,” sebut sumber itu.
Laporan Adam Zainal
