LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Masa tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan berakhir pada 5 Juli 2022 mendatang, artinya masih tersisa enam bulan lagi masa pemerintahannya sebelum digantikan oleh pejabat (PJ) yang akan ditunjuk Pemerintah Pusat.
Hingga saat ini ada beberapa nama yang sudah muncul ke publik Aceh menggantikan kepemimpinan Nova Iriansyah, diantaranya Safrizal, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Indra Iskandar, Sekjen DPR RI dan Adli Abdullah Staf Khusus bidang adat Menteri ATR/BPN, ketiganya merupakan putra asli Aceh.
Menyikapi hal itu pengamat politik dan kebijakan publik Aceh Usman Lamreung menyebutkan, sesuai dengan aturan yang berwenang menunjuk Pj Gubernur adalah pemerintah pusat yang diusulkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden.
Artinya kata Usman, orang yang ditunjuk sudah pasti searah dengan program pemerintah pusat.
“Sebagai rakyat Aceh ke. pada presiden saat menunjuk Pj Gubernur benar-benar memahami kultur sosial budaya, politik dan berbagai masalah dalam pembangunan yang selama ini belum selesai. Calon Pj Gubernur yang ditunjuk berpihak pada pembangunan Aceh, pengentasan kemiskinan, mampu membangun harmonisasi dengan legislative, mampu menjembatani berbagai masalah politik yang belum selesai dengan pemerintah pusat, keberlanjutan dana otsus, pemberantasan korupsi dan syariat islam,” ungkap Usman Lamreung pada Rabu 19 Januari 2022
Katanya, kali ini berbeda dengan sebelumnya, Pj Gubernur kedepan ini dengan waktu sangat lama 2,5 tahun, tentu tidak hanya fokus persiapan pelaksanaan pilkada dan pemilu, namun melanjutkan berbagai program yang ditinggalkan Gubernur sebelumnya yang sudah tertuang dalam RPJM.
“Maka rakyat Aceh berharap pada Presiden nanti mempertimbangkan dengan bijaksana menunjuk orang yang tepat menjdi Pj Gubernur Aceh,” kata akademisi Universitas Abulyatama itu
Rakyat Aceh berharap Pj Gubernur benar-benar pro rakyat, dekat dengan rakyat dan memahami apa yang diinginkan rakyat. Dana otsus yang sangat besar, Pj Gubernur kedepan mampu diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan Aceh, pengentasan kemiskinan, mampu membuka lapangan kerja, melanjutkan program rumah dhuafa dan Aceh dalam damai.
Direktur Eksekutif Lembaga Emirate Devlopment Research (EDR) itu juga telah melakukan wawancara dengan beberapa akademisi kampus, dalam wawancara tersebut mereka berharap Pj Gubernur memahami Aceh secara kultural, religius, maupun politik. Ini adalah kunci utama dalam melanjutkan berbagai program pembangunan Aceh.
“Jangan sampai Pj yang diangkat hanya partisipan saja, yang diuntungkan hanya para elit, namun rugi pada rakyat Aceh,” sebutnya
Usman berharap PJ. nantinya putra terbaik Aceh, namun bila tidak ada, Pemerintah Pusat harus menunjuk orang yang mengerti kultur budaya dan politik Aceh.
“Orang yang ditunjuk harus memahami kondisi Psikologis rakyat Aceh yang hari ini sudah sangat kecewa dengan pemerintahan Gubernur Nova. Pj Gubernur harus juga mampu mengevaluasi RPJM secara menyeluruh, karena program Aceh hebat sepertinya banyak gagal,” imbuhnya
Artinya, kata Usman dua tahun setengah Pj harus mempu merealisasikan program pembangunan Aceh pro rakyat dan benar benar untuk kepentingan rakyat Aceh. (Red)
