LINTAS NASIONAL – BIREUEN, Lembaga Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Indonesia (LEPENKAPI) asal Bireuen disorot berbagai pihak karena menggelar Bimtek ibu PKK di Hotel Grand Nangrroe Banda Aceh dimasa Pandemi.
Dari penelusuran lintasnasional.com pada Kamis 29 Oktober 2020, LEPENKAPI yang dimotori oleh sejumlah akademisi Universitas Al Muslim pada Januari 2020 lalu juga pernah merencanakan pelaksanaan Bimtek untuk Keuchik se Kabupaten Bireuen ke Bandung Propinsi Jawa Barat.
Hal itu terungkap dalam surat undangan yang pernah dilayangkan kepada Keuchik se Kabupaten Bireuen yang waktu akan digelar pada 27-31 Januari 2020 di Hotel Mercure Bandung City Centre, Jawa Barat.
Namun pada waktu itu Bupati yang dijabat oleh Almarhum H. Saifannur membatalkan rencana LEPENKAPI melaksanakan Bimtek keluar daerah, ia bahkan melarang keras pelaksanaan Bimtek dengan menggunakan dana desa dilaksanakan di luar Daerah.
Keputusan Almarhum Saifannur waktu itu dapat apresiasi banyak pihak, karena ia berpendapat kalau digelar di luar hanya akan menambah PAD daerah lain.
Namun hal itu sangat berbeda dengan Bupati Bireuen saat ini Muzakkar A Gani yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Bupati yang malah membiarkan Bimtek dilaksanakan di kabupaten lain dalam artian Muzakkar telah mengangkangi kebijakan Almarhum Bupati Saifannur.
Muzakkar malah tidak menggubris permintaan para Keuchik dan sejumlah pihak untuk menghentikan kegiatan Bimtek aparatur Desa karena dalam Dua Bulan terakhir sudah 5 Bimtek digelar dengan menggunakan Dana Desa senilai puluhan Juta Rupiah.
Sehingga muncul dugaan publik kalau Bupati Bireuen Muzakar A Gani ikut menikmati dana hasil pelaksanaan Bimtek karena sangat bertolak belakang dengan keptusan yang diambil Almarhum H. Saifannur terkait Bimtek Dana Desa.
Meskipun Kabupaten Bireuen sedang berjuang untuk keluar dari Zona merah karena penyebaran Covid19 semakin meningkat, namun pelaksanaan Bimtek tetap dipaksakan.
Sementara para Keuchik meminta Bupati dan DPRK Bireuen untuk tidak memaksa pelaksanaan Bimtek dengan menggunakan dana Desa karena sedang fokus menangani Covid19, apalagi dilaksanakan keluar Daerah.
“Kami sudah mengikuti kemarin, tidak ada manfaatnya, kalaupun dipaksakan kenapa tidak di Kabupaten sendiri dengan mengundang pemateri dari luar, kalau disini paling kurang manfaatnya ada untuk masyarakat, seperti orang jualan nasi, kue. Selain itu, kalau sewa hotel, ada pajak yang masuk ke kas daerah kita,” kata salah satu Tuha Peut yang pernah mengikuti Bimtek ESQ beberapa waktu lalu.
Pihak lintasnasional.com sudah beberapa kali meminta konfirmasi dari Bupati Muzakkar A. Gani melalui sambungan telpon dan Whatsapp namun tidak pernah digubris meskipun terlihat online.
Bahkan pihak panitia mengakui bahwa Bimtek Ibu PKK yang sedang berjalan sudah dapat izin dari Bupati Bireuen dan Dinas DMPG PKB.
“Ia, kita mendapat Izin Bupati, bahkan ini merupakan perintah Bupati,” kata salah satu panitia beberapa waktu lalu.
Saat ini LEPENKAPI sedang melaksanakan Bimtek terhadap Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dari 609 Gampong dalam Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan di Hotel Berbintang Grand Naggroe Banda Aceh.
Bimtek yang dibagi tiga gelombang tersebut digelar oleh Lembaga Peningkatan Aparatur Pemerintahan Indonesia (LEPENKAPI) yang berasal dari Kabupaten Bireuen dibuka oleh istri Plt Gubernur Aceh, Dr Dyah Erty Idawati, pada Minggu 25 Oktober 2020 lalu dan ditutup oleh Ketua TP PKK Kabupaten setempat Hj Nurjannah Ali SE MM di Grand Nangroe Hotel Banda Aceh, Senin 6 Oktober malam, untuk Gelombang kedua akan digelar kembali pada 30 Oktober. (Budi/Red)
