Iklan Lintas Nasional
Daerah  

Terkait Proyek Multi Years, Ayah Ishak Minta Plt Gubernur dan DPR Aceh Pikirkan Kondisi Rakyat

 

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Tokoh Masyarakat Aceh yang juga Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Aceh Tgk. H. Ishak Yusuf meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk membatalkan 12 Paket proyek multi Years sebesar 2,7 Triliun masa Tahun Anggaran 2020-2022.

Ditemui lintasnasional.com pada Selasa 21 Juli 2020, terkait polemik proyek Multi Years di Aceh pria yang akrab disapa Ayah Ishak tersebut meminta Pemerintah Aceh untuk segera membatalkan proyek tersebut.

“Kita mendukung langkah DPR Aceh atas persetujuan pembatalan proyek multi years dan DPRA harus menindaklanjuti hasil keputusan rapat badan musyawarah (Banmus) bertanggal 23 Maret 2020 lalu” sebut Ayah Ishak

Sambungnya, sudah sewajarnya DPRA membatalkan proyek multi years ini melalui paripurna, meskipun ada pro dan kontra di kalangan elit.

“Memang keputusan yang akan diparipurnakan oleh DPRA nantinya akan menuai pro dan kontra. Apakah sesuai dengan tindak lanjut hasil keputusan Banmus atau malah bergandengan dan sejalan dengan eksekutif,” ujarnya Ayah Ishak

Seyogyanya, DPRA dan Pemerintah Aceh harus jeli dan peka dengan kondisi Aceh saat ini. Terlebih dalam kondisi Covid-19, yang mengakibatkan ekonomi masyarakat tidak menentu.

“Jika juga dipaksakan agar multi years berlanjut ini akan berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat, saat ini yang harus dipikirkan pemerintah Aceh bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkap mantan Ketua Partai Buruh tersebut

Ayah Ishak melanjutkan, Proyek tersebut memang hasil paripurna DPR Aceh periode lalu, namun itu tidak bisa dijadikan alasan karena ini merupakan kepentingan Rakyat.

“Dulu kondisinya lain, belum terjadi pandemi Covid19 dan ekonomi masyarakat stabil, tapi sekarang kita bisa lihat bersama bagaimana kondisi masyarakat, DPR merupakan wakil Rakyat, jadi harus mendengar jeritan dan kondisi masyarakat,” minta Ayah Ishak

Ayah Ishak meminta Gubernur dam DPR Aceh agar multi years diubah menjadi paket yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat Aceh.

“DPRA dan Pemerintah Aceh harus mendahului apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat, pembangunan masih bisa ditunda, tapi perekonomian hal utama karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, “Leupah That Sayang Pade Tajoek Tho Seuneboek Abeh Mate Jiweeh, Bala Teuka Kutoek Saweub Da oh Tameupake,” pungkas Tgk. H. Ishak Yusuf (Red)