LINTAS NASIONAL, JAKARTA – Peringatan Hari Anak Sedunia 2025 yang digelar pada Minggu 7 Desember 2025 di kawasan Sudirman, Jakarta, dihadiri sekitar 3 ribu lebih masyarakat, mulai dari orangtua, anak-anak hingga aktivis penggiat perlindungan anak.
Peserta yang hadir bersatu dalam menyuarakan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan pada kegiatan yang bertajuk “Melangkah Bersama Lawan Kekerasan Seksual, Perkuat Kebijakan, Tingkatkan Anggaran!”. Kegiatan itu juga sebagai puncak kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP).
Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian PPPA, Dr. Ciput Eka Purwianti, dalam sambutannya mengatakan, bahwa pemerintah telah membuat regulasi yang kuat, termasuk Undang-Undang TPKS dan Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Satgas PPKS.
“Namun, tanpa anggaran yang memadai di semua tingkatan pemerintahan, implementasi kebijakan akan timpang,” sebut Eka.
Eka menambahkan, pemerintah bersama masyarakat sipil dan anak-anak sendiri menyuarakan satu hal, kekerasan seksual bisa dicegah jika negara hadir dengan anggaran yang cukup untuk layanan, pendidikan pencegahan, dan pemulihan korban.
Manajer Advokasi dan Pelibatan Publik, Wahana Visi Indonesia, Junito Drias menyebutkan bahwa, anggaran perlindungan anak nasional pada tahun 2025 masih di bawah 1,5 persen dari total belanja negara.
“Padahal data Simfoni PPA mencatat lebih dari 15 ribu kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024–2025,” sebut Junito.
Kata Junito, angka kekerasan tersebut hanya puncak gunung es. Menurut Junito, jika Indonesia ingin bebas dari kekerasan seksual pada 2030 sesuai target SDGs 5.2 dan 16.2, maka anggaran pencegahan dan penanganan harus naik minimal 300 persen dalam tiga tahun ke depan.
“Itulah pesan utama yang kami bawa bersama anak-anak dan perempuan hari ini,” tutur Junito.
Pada kesempatan itu, juga dilaksanakan talkshow interaktif yang menghadirkan suara anak langsung. Lutfi, perwakilan anak dari Koalisi Indonesia Joining Forces, dengan tegas mengatakan bahwa, pihaknya tidak mau lagi menjadi korban diam.
“Kami ingin sekolah aman, lingkungan aman, dan negara yang melindungi kami dengan serius, bukan hanya janji,” sebut Lutfi.
Sementara itu, penggiat lingkungan sekaligus perwakilan dari Plan Indonesia, Adli Firlian Ilmi menambahkan, kehadiran pemerintah dalam menjaga generasi muda sangat dibutuhkan.
“Kita akan merasa aman dalam berbagai ancaman, khususnya ancaman akan perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya, terutama kelompok rentan yang terdiri dari perempuan dan anak,” tutur Adli.
Sekedar informasi, kegiatan itu dilaksanakan oleh Wahana Visi Indonesia bersama KemenPPPA RI, Feminis Themis, Indonesia Joining Forces, Forum Anak Nasional, dan puluhan organisasi masyarakat sipil lainnya. [] (red)
